China dan Mesir Sepakat Perkuat Hubungan Bilateral
Kedua negara menandatangani perjanjian membentuk komite kerja sama antarpemerintah
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- China dan Mesir pada Senin (19/7) menandatangani perjanjian untuk membentuk komite kerja sama antarpemerintah yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, lansir kantor berita China Xinhua. Wang sedang dalam kunjungan resmi ke Mesir.
"Mesir adalah salah satu mitra strategis China yang paling penting di antara negara-negara Arab, di dunia Islam, di Afrika dan di antara negara-negara berkembang," kata Menteri Wang.
Dia mengatakan bahwa China menghargai dukungan Mesir pada isu-isu kepentingan inti Beijing dan mengatakan negaranya juga mendukung Mesir dalam menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunannya sendiri.
“China siap bekerja sama dengan Mesir untuk memperdalam penyelarasan strategi pembangunan, memperluas kerja sama dalam kapasitas produksi, infrastruktur, energi baru, luar angkasa dan penerbangan, serta industri baru dan berteknologi tinggi, dan membuka prospek baru untuk saling menguntungkan kerja sama," ujar Menteri Wang
Dia menambahkan bahwa China akan terus mendukung produksi vaksin lokal Mesir untuk membantu negara itu memerangi Covid-19.
Sementara itu, Menteri Shoukry mengatakan bahwa negaranya mendukung prinsip satu-China dan dengan tegas mendukung upaya China untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya, serta menentang campur tangan pasukan asing dalam urusan internal China atas masalah yang berkaitan dengan Hong Kong, Xinjiang, Taiwan dan Tibet.
"Mesir bersedia bekerja sama dengan China untuk memperkuat kerja sama mereka di bidang ekonomi, perdagangan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI), memperluas pertukaran antar-warga dan budaya, serta memelihara komunikasi tentang reformasi Dewan Keamanan PBB dan isu-isu internasional dan regional lainnya," tambah dia.
Kedua menteri luar negeri juga bertukar pandangan tentang isu Palestina, Suriah dan masalah nuklir Iran.