REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Opsi perpanjangan masa PPKM Darurat dinilai sebagai hal yang takterelakan. Namun pemerintah diminta untuk memperhatikan nasib warga yang terdampak, terutama pekerja sektor nonformal, dan berpenghasilan tidak tetap.
Ekonom Indef Dradjad Wibowo mengatakan jika dilihat dari perkembangan kasus, hospitalisasi, tingkat kematian, dan elastisitas produksi kesehatan, secara objektif perpanjangan PPKM Darurat merupakan hal yang tak terelakan. "Bahkan sudah menjadi prasyarat. Kalau tidak maka jumlah kasus akan meledak, sistem pelayanan kesehatan bisa colaps,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Kamis (14/7).
Dradjad khawatir jika kondisi pandemi semakin parah, yang akan menyebabkan terjadinya tragedi kesehatan dan kemanusiaan.
Jika PPKM Darurat diperpanjang, Dradjad meminta negara memberikan bantuan ekonomi kepada kelompok masyarakat, yang ekonominya terpukul paling berat oleh PPKM. Misalnya, berdasar data BPS per Agustus 2020, minimal ada 78 juta penduduk yang bekerja di sektor informal atau sektor lain, dengan penghasilan tidak tetap.
“Penghasilannya adalah penghasilan harian,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini. Kelompok masyarakat ini, lanjut Dradjad, penghasilannya akan anjlok drastis atau bahkan hilang jika ada PPKM Darurat.
Dradjad menyadari keuangan negara sangat terbatas sehingg tidak mungkin menanggung mereka semua, tapi setidaknya negara bisa membuat paket ekonomi khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan harian ini. "Silakan tim ekonomi pemerintah untuk mendesainnya,” ungkap Dradjad.
Pertanyaannya uangnya dari mana?. Dradjad mengatakan mau tidak mau Kementerian Keuangan harus lebih kreatif menggali sumber-sumber dana, yang masih ada sekalipun sedang pandemi. “Apakah benar masih ada? Saya tegaskan ada. Karena waktu itu saya terlibat sendiri dalam salah satu lembaga negara. Bagaimana rincinya, tidak mungkin saya sampaikan secara publik. Tapi ada dan insya Allah tidak merugikan pelaku usaha,” kata ekonom senior tersebut.
Hal lain yang harus diperhatikan, menurut Dradjad adalah pemerintah harus memastikan PPKM Darurat akan efektif, tidak nanggung. Jangan sampai masyarakat sudah terlalu lama di PPKM Daruratkan tapi kasusnya tidak turun.
Dradjad menyarankan agar tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah memiliki sikap yang sama terhadap PPKM Darurat. Jangan sampai daerah justru mendorong terjadinya kerumunan." Entah dengan alasan Idul Adha atau kegiatan masyarakat lainnya. Jadi komunikasi persuasi dengan berbagai kalangan sangat krusial,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
