Kelangkaan Oksigen Terus Terjadi, Nakes Pun Jadi Korban

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Muhammad Fauzi Ridwan, Silvy Dian Setiawan, Antara

Kelangkaan oksigen menjadi isu serius terutama di Pulau Jawa seiring kenaikan kasus Covid-19. Masyarakat yang membutuhkan oksigen bahkan tak segan mengambil tindakan demi menolong keluarga atau kerabatnya.

Insiden terbaru terjadi kemarin Seorang tenaga kesehatan mengalami kekerasan karena masyarakat yang main hakim sendiri saat tidak mendapatkan tabung oksigen. Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), Lia Gardenia Partakusuma, memaparkan peristiwa tersebut saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (5/7).

"Ini ada yang baru kita terima, tanggal 4 Juli kemarin, ternyata tabung oksigen juga bisa menyebabkan adanya pemukulan oleh masyarakat kepada petugas kesehatan," kata Lia.

Ia berharap agar para nakes dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum. Lia mengatakan para nakes tersebut bukannya tidak ingin mengeluarkan oksigen tersebut dari fasyankes.

Sebenarnya memang ada syarat yang dipenuhi untuk menggunakan oksigen. "Bagaimana oksigen ini dibutuhkan bukan hanya untuk sekedar menggantikan sesak napas. Ada cara-cara untuk terapinya," ujarnya.

Dia berharap masyarakat memahami ketersediaan oksigen saat ini. Hal tersebut menurutnya bukan karena keberadaannya langka, melainkan bagaimana distribusinya bisa disampaikan dalam waktu yang tepat.

"Bayangkan yang biasanya seminggu dua kali dikirim oksigen liquid, pada satu hari pagi sudah diisi sore sudah minta diisi lagi. Nah, yang seperti itu yang tidak bisa kami hindarkan," ucapnya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Kemenkes dan kepolisian yang telah mendampingi rumah sakit untuk mencari ketersediaan oksigen dan mengirimkannya ke RS-RS. Lia juga bersyukur adanya bantuan berbagai mitra industri yang juga sudah mengirimkan bantuan oksigen.

"Di sini kami sangat mengharapkan adanya Dinas Kesehatan berperan dalam mengatur pembagian RS," ucapnya.

"Jadi, kami mohon maaf betul, ada beberapa RS yang kami tidak bisa hindari untuk mereka tidak melakukan kegiatan. Sebetulnya mereka tidak melakukan kegiatan, tapi apabila ada yang membutuhkan oksigen mereka khawatir kalau dituntut oleh masyarakat karena tidak bisa melayani dengan baik," imbuhnya.

Upaya pemerintah untuk mengatasi kebutuhan oksigen masih belum mencukupi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung mengungkapkan, saat ini rumah sakit di Kota Kembang tersebut defisit oksigen. Kondisi tersebut terjadi disebabkan kebutuhan yang tinggi tidak berbanding lurus dengan produksi yang ada.

Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, kebutuhan pemakaian oksigen di rumah sakit saat ini tidak seimbang dengan pasokan yang ada. Kondisi tersebut semakin tidak seimbang karena terjadi penambahan tempat tidur bagi pasien Covid-19.

"Lonjakan pasien ini yang belum diantisipasi oleh filling station (stasiun pengisian oksigen) lonjakan atau tambahan bed-nya ini, memang jadi sekarang defisit," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/7).

Ia mengaku sempat mengatakan pasokan oksigen relatif aman beberapa waktu ke belakang sebab kebutuhan permintaan oksigen dari rumah sakit masih bisa tertutupi, bahkan terdapat cadangan oksigen. Namun, saat ini permintaan sudah melebihi dari pasokan yang ada.

"Sekarang sudah sama dan lebih, jadi melebihi pasokan kalau ada keterlambatan pasokan likuid udah otomatis berdampak. Kalau kemarin ada keterlambatan tapi karena ada cadangan di filling station masih bisa disuplai," katanya.

Elly mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Bandung, akan tetapi di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Ia pun sudah meminta ke stasiun pengisian oksigen di Cibitung, Bekasi, untuk memperhatikan ketersediaan oksigen di Kota Bandung.

"Saya minta diperhatikan karena Bandung ibu kota provinsi, rumah sakit dan pasien banyak dan pasien dari luar kota Bandung ada. Kemarin saya minta ke pabrik oksigen pusat diperhatikan di Bandung," katanya.

Ia melanjutkan, saat ini pasokan oksigen dari stasiun pengisian oksigen di beberapa tempat 90 persen diperuntukan untuk keperluan medis dan 10 persen untuk kepentingan industri termasuk di Kota Bandung sudah mencapai 95 persen. Dari tiga stasiun pengisian oksigen di Kota Bandung, total rata-rata bisa mengisi hingga 2.400 tabung oksigen berukurang 6 meter kubik.

"Dari tiga (stasiun) bisa mengisi 2.400 tabung, isi gas 6 meter kubik," katanya. Elly menambahkan, pihaknya memastikan di Kota Bandung tidak terdapat penimbunan oksigen sebab akan terancam sanksi pidana bagi yang melakukannya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung dr Ahyani Raksanagara mengatakan, hingga Jumat (4/7) sore kemarin, kebutuhan oksigen di 29 rumah sakit di Kota Bandung mencapai 35.745,05 meter kubik per hari, sedangkan stok yang ada hanya 16.222,55 meter kubik dengan estimasi habis 0,45 hari.

Kekurangan di Bandung dirasakan pula di Yogyakarta. Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana, mengatakan, produksi oksigen untuk kebutuhan medis sudah tidak mencukupi lonjakan kebutuhan oksigen, khususnya di DIY.

Produsen pun diminta mengalihkan produksi oksigen yang tadinya untuk industri menjadi kebutuhan medis. Tri menuturkan, pengalihan ini tidak mudah dilakukan dan membutuhkan waktu. Hal ini juga masih dalam koordinasi oleh pemerintah pusat dengan pihak-pihak terkait.

"Dari rapat koordinasi kemarin sore (dengan pemerintah pusat), produksi oksigen untuk kesehatan sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan lonjakan oksigen, sehingga perlu switch (pengalihan) dari yang tadinya bukan untuk medis dialihkan untuk medis," kata Tri kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar secara daring, Senin (5/7).

Tri menyebutkan, di DIY sendiri tidak ada produsen oksigen. Pasokan oksigen untuk DIY sebagian besarnya juga didatangkan dari Jawa Tengah.

Namun, dengan kebutuhan oksigen yang melonjak akibat kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir, pasokan oksigen juga harus didatangkan dari provinsi lain. Seperti dari Jawa Barat dan Jawa Timur agar ketersediaan oksigen tetap terjaga di rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 yang ada di DIY.

"Pak Luhut (Menko Bidang Maritim dan Investasi) menyampaikan, di luar Jawa juga masih ada sedikit oksigen medis untuk dikirim ke Jawa. Tapi distribusinya membutuhkan waktu, tapi ini upaya-upaya kita mengatasi kondisi darurat dan ini perlu gotong royong," ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan oksigen khusus untuk DIY di masa normal mencapai 20 hingga 25 ton per hari. Namun, pada masa lonjakan kasus Covid-19 saat ini, kebutuhan oksigen pun meningkat mencapai dua hingga tiga kali lipat.

"Setidaknya kita per hari (kebutuhannya mencapai) 55 ton oksigen. Dan ini tentu harus ada kerja sama karena kita tidak punya pabrik, baik itu dengan Jateng maupun Jatim," jelas Tri.

Di saat lonjakan kasus Covid-19 saat ini, kebutuhan oksigen untuk 27 rumah sakit rujukan Covid-19 di DIY per harinya mencapai 20 ton. Kebutuhan ini meningkat dari yang sebelumnya hanya 17 ton per hari.

Untuk mencukupi kebutuhan oksigen di DIY, pemerintah pusat juga akan mengalokasikan penambahan pasokan oksigen. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, disepakati bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan setidaknya 47,6 ton oksigen per hari untuk DIY.

Pasokan 47,6 ton tersebut tidak hanya kebutuhan untuk 27 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 yang ada di DIY. Namun, jumlah tersebut merupakan akumulasi kebutuhan oksigen baik itu rumah sakit rujukan Covid-19 maupun rumah sakit non rujukan Covid-19.

"Kita rapat koordinasi dengan Pak Luhut, itu menyimpulkan kondisi kenaikan pasien Covid-19. Maka diperkirakan kebutuhan oksigen di DIY baik RS Covid-19 maupun RS non Covid-19 itu 47,6 ton," kata Aji.

Selain alokasi 47,6 ton oksigen per hari, pemerintah pusat juga akan mengalokasikan tambahan pasokan oksigen sebagai antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan oksigen di DIY. Pasalnya, kenaikan kasus Covid-19 terus terjadi secara signifikan, yang bahkan penambahan kasus harian di DIY kembali mencatatkan rekor baru pada 4 Juli dengan tambahan 1.615 kasus.

Bahkan, di RSUP Dr. Sardjito juga sempat kewalahan karena ketersediaan oksigen yang semakin menipis akibat banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat. Direncanakan, tambahan pasokan oksigen tersebut sebesar 50 persen dari 47,6 ton.

"Mudah-mudahan dengan adanya ketersediaan yang cukup, nanti kebutuhan oksigen di DIY baik untuk RS rujukan maupun RS non rujukan itu akan tercukupi," ujar Aji.

Untuk memastikan ketersediaan oksigen, pemerintah berupaya memenuhinya dengan meminta lima produsen besar menyalurkan seluruh produk oksigen mereka untuk pelayanan kesehatan. "Dari lima produsen oksigen kita minta 100 persen sekarang dikasihkan kepada masalah kesehatan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau, Senin.

"Kita bikin konversi oksigen industri semua full ke oksigen farmasi. Kekurangan kita ini bisa nanti terpenuhi, jika oksigen industri itu semua kita fokus ke oksigen farmasi," ia menambahkan.

Lonjakan kasus penularan Covid-19 telah membuat permintaan oksigen untuk mendukung penanganan pasien meningkat. "Oksigen pun sebenarnya ini karena peningkatan permintaan tiga sampai empat kali lipat jumlahnya dari yang dibutuhkan jadi sempat distribusinya agak tersendat," kata Luhut.

Dia menjelaskan oksigen medis juga telah disediakan dalam layanan katalog elektronik atau e-katalog untuk memudahkan warga maupun pengelola fasilitas kesehatan mengakses produk tersebut. "Anda lihat di e-katalog juga sudah ada oksigen, juga bisa dibeli di sana kalau yang ingin punya sendiri di rumah," katanya.

Luhut menambahkan pemerintah memerlukan data terperinci permintaan oksigen medis dari setiap kota dan kabupaten guna memastikan kebutuhan oksigen medis terpenuhi.

Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, menyesalkan terjadinya kelangkaan oksigen di sejumlah Rumah Sakit. Felly mendesak agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian.

"Komisi IX menyesalkan hal ini dan mendesak kemenkes RI segera bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk menangani permasalahan ini. Supply chain termasuk distribusi dan pengadaan harus dipastikan lancar," kata Felly.

Selain itu, dia juga menyoroti soal langkanya ketersediaan obat Covid-19. Sejak penerapan PPKM Darurat 3 Juli 2021 lalu, dia mengaku menerima pengaduan dari masyarakat terkait kelangkaan obat Covid-19 dan juga vitamin.

Menurut Felly kelangkaan tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan atas harga obat Covid-19 yang dijual di apotek. Pasal 10 Peraturan Menkes Nomor 98 Tahun 2015 tentang pemberian informasi harga eceran tertinggi mengatur Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

"Kami belum melihat bagaimana Kemenkes dan BPOM melaksanakan amanat ini," ujarnya