Sekjen DMI: Penerapan PPKM Darurat Harus Adil
Penerapan PPKM harus secara adil tanpa diskriminatif.
IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) menilai penerapan dan penegakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) harus secara adil di masjid jangan sampai berbeda jauh dengan di pasar.
"Sehingga ini tanpa diskriminatif antara pasar dan juga masjid, jangan sampai jomplang (penegakan PPKM-nya)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DMI, Imam Addaruqutni saat konferensi pers Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait Pembatasan Pergerakan Masyarakat selama Pelaksanaan Sholat ldul Adha dan Penyembelihan Qurban, Jumat (2/7).
Ia mengatakan, masyarakat akan melihat dan menilai bagaimana kebijakan PPKM ini berjalan. Kalau PPKM tidak berjalan dengan baik, akan menjadi kritik balik kepada pemerintah yang membuat kebijakan.
Ia menegaskan, maka harus diturunkan aparat yang menegakan PPKM ke daerah-daerah yang menerapkan PPKM. Sehingga tidak terjadi diskriminasi penegakan PPKM di masjid dan pasar.
Imam mengatakan, kalau penegakan PPKM antara di masjid dan pasar jomplang atau tidak sama. Masyarakat akan melihat dan menila. Dikhawatirkan hal ini menjadi masalah.
"Selanjutnya kami (DMI) juga bisa melakukan komunikasi dengan lebih intensif atau lebih detail lagi kalau ada pertanyaan dari masjid-masjid (terkait peraturan peribadatan Idul Adha selama PPKM)," ujarnya.
Untuk diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat peraturan peribadatan Idul Adha selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Aturan tersebut diberlakukan di zona PPKM dan PPKM darurat.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tingkat menteri terkait pembatasan pergerakan masyarakat selama pelaksanaan sholat ldul Adha dan penyembelihan qurban di antaranya, Menko PMK Muhajir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Sekretaris KemenPAN-RB Wahyu Atmaji, Asisten Operasi Kapolri Imam Sugianto, Ketua MUI KH Asrorun Niam Sholeh, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DMI Imam Addaruqutni, dan lain-lain.