Iran Punya Drone Canggih dengan Jangkauan 7.000 Kilometer

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran memiliki drone dengan jangkauan 7.000 kilometer atau 4.375 mil. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Panglima Garda Revolusi Iran Hossein Salami pada Ahad (27/6).

"Kami memiliki kendaraan udara tak berawak (drone) dengan jangkauan jarak jauh 7.000 kilometer. Mereka dapat terbang, pulang ke rumah, dan mendarat di mana pun mereka berencana," kata Salami seperti dikutip oleh kantor berita negara, IRNA.

Analis militer Barat mengatakan, drone adalah elemen kunci dalam pengawasan perbatasan Teheran, terutama perairan Teluk di sekitar Selat Hormuz yang merupakan lalu lintas dari seperlima  pasokan minyak dunia. Iran dan pasukan regional yang didukungnya semakin mengandalkan drone di Yaman, Suriah, dan Irak dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan Salami muncul ketika Iran dan enam kekuatan dunia sedang dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Pada 2018, mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran dan menerapkan sanksi ekonomi. Ketika itu, Trump berupaya menekan Iran, dengan tujuan untuk mengekang kegiatan nuklir Iran. Sejak saat itu, Iran melanggar batas kesepakatan pengayaan uranium.

Presiden AS Joe Biden ingin AS kembali ke kesepakatan tersebut. Negosiasi tentang kesepakatan nuklir antara Iran dan enam kekuatan dunia yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman telah berlangsung di Wina sejak April.

Sebelumnya Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi mengambil posisi garis keras dengan menolak kemungkinan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Raisi juga tidak bersedia untuk melakukan negosiasi mengenai rudal balistik Teheran atau dukungan untuk milisi regional.

Mengenai pembicaraan tentang kesepakatan nuklir Iran, Raisi berjanji untuk menyelamatkan kesepakatan tersebut dalam rangka mengamankan negaranya dari sanksi AS yang telah menghancurkan ekonomi Iran. Tetapi dia tidak ingin ada batasan terkait kemampuan rudal Iran dan dukungan untuk milisi regional. Ini merupakan masalah lain yang dipandang oleh Washington sebagai kekurangan dari kesepakatan penting.

“Itu tidak bisa dinegosiasikan,” kata Raisi tentang program rudal balistik Iran. "AS wajib mencabut semua sanksi yang menindas terhadap Iran," ujarnya, dilansir Arab News.

Raisi mengatakan kebijakan luar negeri Iran tidak akan terbatas pada kesepakatan nuklir. Dia  menambahkan bahwa, semua sanksi AS harus dicabut dan diverifikasi oleh Teheran.