AS Larang Impor Produk Panel Surya Buatan Xinjiang China

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) siap melarang sejumlah produk panel surya yang dibuat di Xinjiang, China. Langkah itu menjadi salah satu langkah terbesar AS untuk melawan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut, terhadap etnis minoritas Uighur. 

Pabrik-pabrik di Xinjiang telah menjadi tempat, di mana sejumlah aktivis, kelompok advokasi, dan panel pakar PBB mengatakan warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah itu dipaksa bekerja. Mereka kemudian menghasilkan produksi sekitar setengah dari pasokan global polysilicon, bahan yang penting untuk solar panel dan semikonduktor. 

Meski demikian, China telah membantah tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk merusak bisnis yang sukses. Dengan keputusan AS, impilkasi untuk rantai pasokan solar dan dapat memaksa perusahaan di Negeri Paman Sam untuk mencari bahan di tempat lain. 

Langkah tersebut diputuskan setelah pemerintahan AS yang dipimpin mantan presiden Donald Trump dan saat ini Preisden Joe Biden menuduh China melakukan ‘genosida’ dalam upaya menghapus budaya warga Uighur yang mayoritas Muslim. Di antara yang ditargetkan adalah impor dari perusahaan Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co. 

Impor dari perusahaan itu akan diblokir dari masuk di pelabuhan AS dan hanya dapat dicabut jika Shanshan dapat membuktikan bahwa barang tersebut tidak dibuat dari hasil kerja paksa. 

Secara terpisah, Departemen Perdagangan AS akan menambahkan lima entitas Cina ke daftar hitam ekspornya. Menurut pemberitahuan yang akan diterbitkan dalam Daftar Federal pemerintah pada Kamis (24/6), di antara yang termasuk dalam daftar adalah Hoshine, Energi Baru Daqo Xinjiang, Co., Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Teknologi Bahan Energi Baru GCL Xinjiang, Co., dan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang. 

Perusahaan Amerika yang menjual ke entitas tersebut kemudian akan memerlukan persetujuan dari pemerintah AS. Pada Mei, perwakilan AS dalam bidang iklim, John Kerry mengatakan produk surya Cina diyakini telah diproduksi dari hasil kerja paksa. Di saat yang sama, komite keuangan Senat AS memutuskan melarang impor komponen daya terbarukan yang diproduksi dari tenaga kerja paksa.

Meskipun Xinjiang adalah pusat polisilikon utama, bahan tersebut dikirim untuk diproses lebih lanjut di pabrik-pabrik di wilayah lain di China dan negara lainnya, sebelum akhirnya dirakit menjadi panel surya yang dikirim ke AS. Undang-undang perdagangan AS pada 1930 melarang impor barang yang ditambang, diproduksi atau diproduksi dengan kerja paksa, dan memberdayakan pemerintah federal untuk menyita produk atau memblokir masuknya ke AS.

Berdasarkan undang-undang Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS yang diberlakukan di era Trump, terdapat perintah pelepasan yang menargetkan produk kapas dan tomat yang diproduksi di Xinjiang.