Dokter: Perlu PPKM Menyeluruh, Terutama di Pulau Jawa

PPKM menyeluruh dibutuhkan, terutama di Jawa, demi mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

ANTARA/M Risyal Hidayat
Seorang tenaga kesehatan berjalan di selasar Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Lima perhimpunan profesi dokter mendesak pemberlakuan PPKM menyeluruh, terutama di Pulau Jawa, untuk menekan laju lonjakan kasus Covid-19.
Rep: Gumanti Awaliyah Red: Reiny Dwinanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima perhimpunan profesi dokter mendesak pemerintah pusat untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa. Hal itu dinilai penting guna menekan laju lonjakan kasus yang terjadi saat ini di Indonesia.

Lima organisasi tersebut ialah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (Perki), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Kelima perhimpunan profesi dokter itu juga mendesak agar pemerintah atau pihak berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal.

“Kalau PPKM tidak ketat dan menyeluruh, akan terjadi penumpukan pasien di rumah sakit dan itu bisa menyebabkan kolaps. Kami tidak ingin yang terjadi di India akan terjadi di Indonesia,” kata ketua umum Perdatin Prof Syafri Kamsul Arif, dalam konferensi pers virtual, disimak di Jakarta, Jumat (18/6).

Perhimpunan profesi dokter juga mendesak agar pemerintah melakukan percepatan vaksinasi dan memastikan vaksinasi tercapai sesuai standar. Apalagi, sasaran vaksinasi masih sangat jauh dari target total, yakni 181.554.465 jiwa.

Baca Juga

Per Rabu (16/6), vaksinasi dosis pertama baru mencapai 21.448.774 atau 11,81 persen. Sementara itu,  tingkat vaksinasi dosis kedua mencapai 11.815.618 atau 6,51 persen dari target.
 

Semua pihak juga diminta untuk waspada terhadap varian baru Covid-19 yang lebih mudah menyebar, mungkin lebih memperberat gejala, dan mungkin lebih meningkatkan kematian. Varian baru juga mungkin dapat menghilangkan efek vaksin.

"Perawatan di rumah sakit bukan solusi utama dari pandemi, yang terpenting adalah bagaimana mencegah dan mengurangi transmisi hingga pasien di rumah sakit bisa berkurang dan bahkan nol kasus," kata ketua umum PDPI, Dr Agus Dwi Susanto.

Terakhir, perhimpunan juga merekomendasikan masyarakat untuk selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, tidak bepergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan, dan menjalankan protokol kesehatan lainnya.  

Berdasarkan data kasus harian dari Satgas Covid-19 pada 15 Mei 2021, angka penambahan Covid-19 ada 2385 kasus. Kasus perlahan meningkat dan semakin meningkat tajam hingga pada 15 Juni terdapat 12.624 kasus, 16 Juni ada 9.944 kasus, dan kasus per 17 Juni mencapai 12. 624 kasus.

Jika dibandingkan dengan data 15 Mei, pada tanggal 17 Juni terjadi peningkatan kasus sekitar 500 persen, diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan Covid-19. Berdasarkan data dari Dinkes DKI Jakarta bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU juga sudah hampir penuh.

Data sampai tanggal 17 Juni 2021 tercatat sekitar 8.000 tempat tidur isolasi yang tersedia alias sudah terisi 84 persen. Ruang ICU sudah terisi 74 persen.

"Sistem kesehatan Indonesia dapat kolaps jika pihak yang berwenang tidak segera melakukan upaya-upaya maksimal untuk penanganan Covid-19," menurut kelima perhimpunan profesi kedokteran.

 
Berita Terpopuler