Enam Rekomendasi Satgas untuk Kendalikan Peningkatan Covid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 merumuskan enam rekomendasi untuk mengendalikan Covid-19 yang mengalami peningkatan usai libur Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya adalah mengoptimalkan 3 K.

"Pertama kami akan mengoptimalkan 3K yakni komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito saat berbicara di konferensi virtual BNPB bertema Kesiapan Antisipasi Lonjakan Kasus PascaLibur Lebaran, Ahad (13/6).

Ganif melanjutkan, 3K dilakukan hususnya dalam konteks pentahelix dalam pengendalian Covid-19, kemudian memastikan kerja sama pusat hingga ke daerah berjalan dengan baik. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu mengatakan, kerja sama dimulai dari gubernur, bupati, wali kota sampai jalur koordinasi RT/RW dioptimalkan dengan bantuan TNI/Polri.

Selain itu, Satgas juga menilai perlunya menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda untuk mengajak pendisiplinan protokol kesehatan ini kepada masyarakatnya.

Kedua, Satgas  merekomendasikan tentang penguatan disiplin prokes dan pembatasan mobilitas dan aktivitas penduduk. Konsepnya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini Satgas Covid-19 di daerah, dan aparat keamanan harus terus mengawal jalannya prokes 3M serta melakukan kegiatan penegakan disiplin melalui operasi yustisi di daerah zona merah. Kemudian pembatasan aktivitas seperti hajatan, wisata religi, kunjungan tradisi, dan kegiatan sosial juga dinilai perlu diketatkan. 

Rekomendasi selanjutnya, Ganip merekomendasikan peningkatan jumlah pemeriksaan pemeriksaan (testing) dan memasifkan kegiatan pelacakan (tracing). Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk menjaring pasien terinfeksi, termasuk yang tidak bergejala.

Keempat, dirinya juga merekomendasikan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan memaksimalkan fungsi karantina terpusat posko daerah.

"Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan sumber daya alkes dan obat-obatan," ujarnya.

Rekomendasi kelima, yaitu pengetatan pelaksanaan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dan mengoptimalkan peran posko dan monitor evaluasi data kasus Covid-19. "Setiap daerah harus melakukan pemantauan rutin data jumlah kasus aktif, kematian, dan kesembuhan serta keterisian tempat tidur di ICU dan isolasi," ujarnya. 

Terakhir, dirinya merekomendasikan tentang upaya antisipasi lonjakan kasus pada periode libur Idul Adha 2021. Sebab, dia menjelaskan, liburan panjang biasanya meningkatkan potensi penularan kasus Covid-19 yang disebabkan peningkatan mobilitas penduduk. Terutama, di pusat perbelanjaan, tempat wisata, tradisi halalbihalal kunjungan keluarga, ziarah makam.

"Ini sedini mungkin diantisipasi agar tidak ada lonjakan kasus," katanya.