Adakah Perubahan Israel di Bawah Pemerintahan Baru?

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel akan memiliki pemerintahan baru yang mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang berkuasa selama 12 tahun. Pemerintahan baru Israel akan dipimpin oleh seorang ultranasionalis, yaitu Naftali Bennett. 

Bennett telah berjanji untuk memetakan arah baru yang bertujuan memulihkan perpecahan negara. Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri untuk dua tahun pertama, kemudian diteruskan oleh Yair Lapid yang berhaluan tengah.

Bennett adalah seorang ultranasionalis religius yang mendukung perluasan pemukiman dan menentang negara Palestina. Dengan demikian, kemungkinan Bennett akan melanjutkan pendekatan Netanyahu dalam mengelola konflik dengan Palestina yang berlangsung selama beberapa dekade. 

Bennett kemungkinan juga akan memperluas permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur. Namun, pemerintahan kali ini akan memperluas permukiman dengan cara yang lebih halus dan tenang untuk menghindari kemarahan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. 

Seperti diketahui, Biden mendorong Israel dan Palestina untuk saling menahan diri serta menghidupkan kembali pembicaraan damai. Pemerintahan baru Israel kemungkinan akan bekerja dengan Biden untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab. 

Selain itu, Bennett juga berjanji akan menyelesaikan perpecahan yang terjadi dalam masyarakat Israel antara orang Yahudi dengan Arab, dan ultra-Ortodoks dengan Israel sekuler. Bennett meyakinkan masyarakat Israel bahwa dia bisa merangkul semua perbedaan.

"Pemerintah akan bekerja untuk semua publik Israel, agama, sekuler, ultra-Ortodoks, Arab  tanpa kecuali, sebagai satu. Kami akan bekerja sama, di luar kemitraan dan tanggung jawab nasional, dan saya yakin kami akan berhasil," ujar Bennet, dilansir Al-Arabiya, Ahad (13/6). 

Koalisi pemerintahan baru digawangi oleh delapan partai dari seluruh spektrum politik Israel, termasuk partai Arab yang mencetak sejarah bergabung dengan pemerintahan Israel untuk pertama kalinya. Koalisi ini hanya memiliki sedikit mayoritas di Knesset yang beranggotakan 120 orang dan mencakup partai-partai dari kanan, kiri dan tengah. 

Masing-masing pihak menandatangani perjanjian koalisi untuk menjaga transisi tetap pada jalurnya. Mereka diharapkan mengadopsi agenda sederhana, yang dapat diterima oleh orang Israel dari seluruh perbedaan ideologis yang menghindari isu-isu panas.

Bergabungnya Partai Ra'am atau partai Arab United List yang dipimpin oleh Mansour Abbas ke dalam koalisi Israel telah menjadi sorotan. Partai ini dijanjikan mendapatkan anggaran besar untuk perumahan, infrastruktur, dan penegakan hukum di komunitas Arab.

Warga Arab Israel merupakan 20 persen dari populasi dan menghadapi diskriminasi yang meluas. Mereka memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Palestina. Hal ini membuat banyak orang Yahudi Israel memandang mereka dengan curiga.