Kemenag Disarankan Lakukan Pemetaan Sebelum Sertifikasi Dai
Sebaiknya kemenag bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Dewan Dawah Islamiyah Indonesia Adian Husaini menyarankan Kementerian Agama (Kemenag) sebelum menerapkan sertifikasi wawasan kebangsaan para dai lebih melakukan pemetaan. "Menurut saya mungkin itu diawali dengan survei dulu, pemetaan dulu," kata Adian Husaini saat dihubungi Republika, Ahad (6/6).
Selanjutnya, kata Adian Husaini, sebaiknya kemenag bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam. Hal itu penting untuk meminta masukan materi apa yang yang pantas digunakan untuk sertifikasi para dai.
"Kalau saya sih prinsipnya begini sebaiknya kita kerja sama minimal dengan MUI contohnya seperti apa, materinya bagaimana dan bagus juga kerjasama dengan ormas-ormas Islam," katanya.
Adian mengaku tak mengetahui seperti apa model sertifikasi yang diwacanakan Kemenag terkait wawasan kebangsaan itu. Untuk itu ia enggan mengomentari banyak tentang rencana Kemenag ini.
"Saya belum paham betul bentuknya gimana, siapa aja yang mau, materinya apa," katanya
Menurutnya, wawasan kebangsaan pernah diikuti oleh seluruh warga Indonesia termasuk para dai sejak sekolah tingkat dasar (SD) melalu pendidikan kewarganegaraan atau PKN. "Kita ini kan sudah belajar sekolah dari SD belajar PKN itu kan udah banyak banget," katanya.
Saat ini, kata dia, yang perlu dilakukan oleh Kemenag adalah bagaimana menyelesaikan masalah spesifik yang dialami para dai agar memberikan pesan-pesan Islam sesuai empat sifat nabi yaitu tabligh bisa berjalan lancar.
"Kalau menurut saya sih yang urgent para dai itu ya dibantu bagaimana barangkali bisa umroh mudah, dibantu bagaimana untuk keperluan keperluan mereka. Apa sih yang diperlukan sebenarnya," katanya.