Malaysia Waspada Varian Baru Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Otoritas kesehatan Malaysia telah menyuarakan keprihatinan tentang meningkatnya jumlah kematian akibat virus Corona, dan kasus serius yang melibatkan anak-anak. Malaysia menghadapi lonjakan infeksi virus Corona, sehingga harus melakukan penguncian ketat.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendeklarasikan penguncian total selama dua minggu mulai 1-14 Juni. Keputusan ini diambil ketika kasus dan kematian harian mencapai rekor tertinggi. Pemerintah memperingatkan bahwa lonjakan kasus kemungkinan terkait dengan varian baru Covid-19 yang lebih menular.  

Malaysia mencatat kematian tiga anak berusia di bawah lima tahun akibat virus Corona dalam lima bulan pertama tahun ini. Menurut Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Noor Hisham Abdullah, jumlah serupa juga tercatat sepanjang 2020.

Sebanyak 27 anak, termasuk 19 anak di bawah usia lima tahun harus dirawat di ruang perawatan intensif antara Januari dan Mei setelah tertular virus Corona. Jumlah tersebut meningkat dari delapan kasus tahun lalu.

"Kementerian Kesehatan berharap semua pihak, terutama orang tua dan wali, berperan penting dalam melindungi mereka yang memiliki kekebalan rendah, seperti bayi dan anak-anak dari Covid-19,” kata Noor Hisham dalam sebuah pernyataan.

Noor Hisham tidak mengatakan, berapa banyak anak yang telah dites untuk Covid-19, atau apakah pihak berwenang berencana untuk meningkatkan pengujian di antara anak di bawah umur.
Sementara itu, bulan lalu Singapura juga memperingatkan bahwa varian baru virus corona telah menular lebih cepat ke anak-anak.

Pada Senin (31/5), Menteri Kesehatan Malaysia Adham Baba mengatakan, secara keseluruhan sebanyak 82.341 anak telah terinfeksi virus Corona antara Januari tahun lalu dan 30 Mei tahun ini.

Total beban kasus Malaysia melesat melewati 600 ribu pada Jumat (4/6). Malayaia memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan Filipina.

Pemerintah Malaysia akan mempertimbangkan untuk mewajibkan vaksinasi Covid-19. Pemerintah juga memastikan target inokulasi 80 persen dari 32 juta orang Malaysia terpenuhi.

Kantor berita Bernama mengutip perdana menteri mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan hukum terhadap kelompok anti-vaxxers yang menolak menerima vaksin. “Saya harap kita bisa mempercepat vaksinasi. Yang penting jangan sampai ada orang yang bilang jangan divaksin,” ujar Muhyiddin.