Berbagai Daerah Siapkan Pembelajaran Tatap Muka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDDikdasmen) di Masa Pandemi Covid-19. Hal itu disambut pemerintah daerah dengan mempersiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di wilayahnya masing-masing.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur misalnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengatakan, seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur sudah siap melaksanakan PTM terbatas yang rencananya akan dimulai pada awal Tahun Ajaran 2021/2022.

"Baik negeri maupun swasta, Insyaallah sarana prasarana sudah kami siapkan semua. Kami sudah mengirimkan surat Gubernur Jawa Timur dan juga kepada Bupati/Walikota se-Jawa Timur untuk memberikan fasilitas sekaligus juga ikut memberikan pengawasan pada rencana PTM," kata Wahid, dalam keterangannya, Rabu (2/6).

Selain koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, pemerintah daerah juga perlu memberikan pemahaman kepada para orang tua bahwa pembelajaran jarak jauh selama ini masih banyak kendala sehingga menurunkan kualitas pendidikan. Termasuk juga menyosialisasikan bahwa di saat pandemi Covid-19, tidak ada tempat yang aman dari Covid-19.

"Justru tempat paling aman adalah sekolah, karena di sekolah ini bisa dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala dan juga bisa dikendalikan bagaimana aktivitas di sekolah," ujar Wahid.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Fuleng Elisa Mou, mengatakan PTM terbatas wajib dilakukan di semua satuan pendidikan jika semua pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksin Covid-19. "Saat ini, dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK sudah kita berikan vaksinasi kepada 1.300 PTK untuk dosis I dan 800 PTK untuk dosis II," kata Fuleng.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 1 Jayaraga Tarogong Kidul Kab. Garut, Jawa Barat, Yanti Sri Mulyanti Arni menginstruksikan kepada guru-gurunya agar selalu siap memberikan pelajaran kepada peserta didiknya setiap saat.

Dalam memanfaatkan materi-materi pembelajaran, Yanti mengatakan sekolah mengelola kurikulum dalam kondisi darurat. Poin utama dari kurikulum tersebut adalah mengutamakan kesehatan dan karakter dari peserta didik.

"Peserta didik tidak dituntut untuk menjalankan kurikulum 100 persen. 50 persen pun sudah dikatakan baik karena kondisi saat ini. Yang penting kondisi psikologis dan karakter peserta didik kami tetap terjaga dengan baik," kata Yanti.

Sebelumnya, melalui SKB Empat Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021, pemerintah telah menetapkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan yang para guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi secara lengkap untuk segera menyediakan layanan PTM terbatas. Layanan pembelajaran jarak jauh juga wajib disediakan agar orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).