Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-Lebaran

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Dessy Suciati Saputri, Flori Sidebang, Antara

Adanya kenaikan tren penambahan kasus Covid-19 pasca-Lebaran nyata adanya. Dari grafik kasus harian yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19, penambahan kasus harian menanjak cukup tajam dalam dua pekan setelah Lebaran ini. Peningkatan pun masih berpeluang untuk berlanjut hingga beberapa pekan ke depan.

Pada Selasa (1/6), tercatat ada penambahan 4.824 kasus positif. Angka ini memang turun dibanding penambahan kasus dalam sepekan terakhir yang konsisten pada angka 5.000 sampai 6.000-an orang per hari. Namun, perlu dicatat bahwa penurunan kasus ini sejalan dengan penurunan kapasitas testing yang memang selalu terjadi di akhir pekan.

Jumlah kasus aktif juga konsisten naik. Kasus aktif Covid-19 kembali tembus angka 100 ribu orang pada Ahad (30/5) lalu. Padahal, jumlah kasus aktif sempat turun ke 80 ribu-an kasus pada pertengahan Mei.

Indonesia hanya bisa mempertahankan penurunan jumlah kasus aktif di bawah 100 ribu orang tidak sampai satu bulan, setelah pertama kali turun ke di bawah batas tersebut pada 4 Mei lalu.

Penambahan kasus positif harian juga terjadi cukup signifikan. Rata-rata kasus positif harian pada pekan ini (24-30 Mei) sebanyak 5.831 kasus per hari. Angka ini jauh di atas rata-rata kasus harian pada pekan sebelumnya (17-24 Mei) sebanyak 5.057 kasus per hari. Pada periode Lebaran (10-16 Mei, kasus harian bahkan sempat turun ke 3.723 kasus per hari.

Angka kematian akibat Covid-19 juga terus bertambah. Pada Selasa (1/6) dilaporkan ada 145 pasien yang meninggal dengan status positif Covid-19. Dengan demikian, jumlah keseluruhan kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 50.723 orang.

Kabar baiknya, kasus sembuh juga terus bertambah. Pada Selasa (1/6) dilaporkan ada 5.360 pasien yang sembuh dari Covid-19. Dengan demikian, total pasien sembuh mencapai 1.674.479 orang.

Dari penambahan kasus kemarin, Jawa Barat kembali menyumbang angka tertinggi, yakni 892 kasus. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 851 kasus. Menyusul kemudian ada DKI Jakarta dengan 519 kasus, Riau dengan 452 kasus, dan Kepulauan Riau (Kepri) dengan 227 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan kasus aktif yang disebabkan oleh kembalinya masyarakat berkegiatan setelah libur Idul Fitri 1442 Hijriyah. Per 31 Mei 2021, kasus aktif di Jakarta sebanyak 10.658, bertambah 3.365 dari dua minggu sebelumnya. Lonjakan kasus tahun ini sedikit lebih baik daripada tahun lalu yang mencapai 30 ribuan kasus.

"Angka ini juga didapatkan dari hasil kerja keras para petugas tracing kita untuk melakukan deteksi dini, terutama mereka yang selesai dari bepergian pada libur Lebaran yang lalu," kata Widyastuti.

Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) pada ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta juga tercatat mengalami kenaikan dibandingkan sepekan sebelumnya. Pemprov DKI Jakarta melalui akun Instagram-nya, @dkijakarta menyebut, berdasarkan data per tanggal 30 Mei 2021, keterpakaian tempat tidur isolasi sebesar 33 persen.

Jumlah tempat tidur yang tersedia di ruang isolasi sebanyak 6.621 unit dan sudah terisi 2.156 pasien. Sementara itu, jumlah ketersediaan tempat tidur di ICU sebesar 1.014 unit dan sudah terisi 381 pasien atau sebesar 38 persen.

Apabila dibandingkan dengan data keterisian tempat tidur isolasi maupun ICU pada sepekan sebelumnya, terjadi peningkatan. Berdasarkan data per tanggal 23 Mei 2021, tercatat jumlah tempat tidur isolasi yang disiapkan sebanyak 6.620 unit dan diisi oleh 1.846 pasien atau sebesar 28 persen dari kapasitas.

Sedangkan untuk tempat tidur ICU, dari total 1.017 unit, jumlah yang terpakai sebesar 31 persen atau 313 pasien Covid-19.

Namun, menurut Widyastuti, Pemprov DKI telah belajar dan lebih siap, terutama untuk melakukan treatment, seperti penyediaan tempat tidur isolasi mandiri yang langsung disiapkan untuk mereka yang terpapar Covid-19.

"Ini juga lebih baik dari tahun lalu, meskipun terjadi lonjakan kasus, bed occupancy rate kita di bawah 50 persen. Namun, kita tetap waspada untuk lonjakan kasus yang lebih parah," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun kembali memperpanjang masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dua pekan, terhitung 1 hingga 14 Juni 2021.

"Ini juga guna untuk terus mendukung pengendalian pandemi sekaligus program vaksinasi, maka Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro hingga 14 Juni 2021," kata Widyastuti.

Di Kepri, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri mencatat, pada Mei 2021 kasus terpapar virus corona meningkat lebih dari 200 persen dibanding kondisi satu bulan sebelumnya. Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kepri Tengku Said Arif Fadillah, di Tanjungpinang, Selasa (1/6), mengatakan, jumlah pasien Covid-19 di wilayah itu selama April 2021 mencapai 1.988 orang, sedangkan sebulan kemudian meningkat hingga menjadi 4.636 orang.

"Tujuh kabupaten dan kota di Kepri zona oranye," ujarnya, yang juga sekda Kepri.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, Pulau Jawa menyumbang 53 persen kasus positif secara nasional dalam sepekan terakhir. Dalam satu minggu terakhir ini, kata dia, terdapat penambahan kasus positif baru sejumlah 40.821 kasus.

Penambahan ini dikontribusikan oleh lima provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi. Yaitu, Jawa Barat naik 7.246 kasus, Jawa Tengah naik 5.568 kasus, DKI Jakarta naik 5.324 kasus, Riau naik 4.737 kasus, dan Kepulauan Riau naik 2.008 kasus.

"Jika dilihat secara umum, provinsi di Pulau Jawa menyumbangkan 53 persen dari seluruh kasus nasional selama satu minggu terakhir. Ini adalah angka yang cukup tinggi, mengingat hanya dengan 6 provinsi di Pulau Jawa, mampu menyumbang lebih dari setengah total kasus nasional," ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa (1/6).

Wiku menjelaskan, hal ini terjadi karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk paling padat di Indonesia, yaitu sekitar 145 juta jiwa atau 55 persen dari total penduduk Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa juga didominasi oleh kota-kota besar di Indonesia.

"Selain itu, mengingat kita baru saja melewati periode Idul Fitri, tidak terlepas juga fakta bahwa Pulau Jawa adalah pulau destinasi mudik dengan Jawa Tengah yang menjadi provinsi tujuan mudik terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur," katanya menambahkan.

Karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah di provinsi-provinsi di Pulau Jawa agar dapat segera memperbaiki penanganan di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, jika provinsi-provinsi di Pulau Jawa mampu menurunkan kasus dalam dua pekan mendatang, kasus positif di tingkat nasional dapat turun secara drastis.

"Jika hal ini terjadi, Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar dalam penurunan kasus, dan itu merupakan prestasi yang sangat baik," ucapnya.

Wiku pun meminta agar seluruh provinsi di Pulau Jawa juga melakukan konsolidasi antarwilayah. Ia mengatakan, penanganan di Pulau Jawa dengan karakteristik wilayah yang mirip perlu ditangani secara bersama-sama agar kebijakan yang diterapkan dapat sejalan.

"Manfaatkan forum komunikasi seperti forkompinda, namun dilakukannya antar wilayah tidak hanya di dalam satu wilayah saja. Dengan adanya forum komunikasi antarwilayah, dapat menjadi wadah bagi pimpinan daerah di 6 provinsi ini untuk bertemu dan bersama-sama merumuskan penanganan terbaik untuk kasus Covid-19 di Pulau Jawa," ujar Wiku menjelaskan.

PPKM mikro

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro mulai diterapkan kembali secara nasional sejak 1 Juni 2021 hingga 14 Juni 2021. Dalam PPKM mikro tersebut, terdapat zonasi merah, oranye, kuning, dan hijau di setiap RT yang memiliki makna yang berbeda.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) Alexander K Ginting S menjelaskan, dalam penerapan PPKM mikro, ada kriteria empat zona yang berlaku di tingkat rukun tetangga (RT). Kemudian, dia melanjutkan, kalau kasus konfirmasi positif Covid-19 terjadi di 10 rumah dalam satu RT, masuk dalam zonasi merah.

"Di zona merah ini, artinya di RT tersebut harus melakukan micro lockdown atau tidak boleh menggelar kumpul-kumpul lebih dari tiga orang atau perkumpulan lainnya," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (1/6).

Larangan perkumpulan ini, dia menambahkan, misalnya menggelar arisan, atau ibu-ibu RT berolahraga senam, hingga aktivitas tukang sayur atau mi ayam atau berjualan. Intinya, dia melanjutkan, di zona merah melarang aktivitas sosial, aktivitas keagamaan di rumah ibadah juga ditutup, orang yang keluar- masuk di RT ini juga dibatasi, kecuali hal-hal yang esensial, misalnya ada yang sakit.

Kemudian, dia melanjutkan, kalau kasus konfirmasi positif terjadi di enam hingga 10 rumah terinfeksi dalam satu RT, masuk dalam zona oranye yang masuk dalam pembatasan kontak dan fasilitas umum juga ditutup, termasuk tempat bermain anak-anak. Kemudian, dia melanjutkan, pelacakan kontak tetap dilaksanakan, baik yang kontak erat, bergejala, maupun terkonfirmasi.

Kemudian, jika kasus konfirmasi positif terjadi di satu hingga lima rumah dalam satu RT, tergolong dalam zona kuning yang juga perlu dilakukan pengendalian di tingkat rumah tangga. Sedangkan zona hijau, dia melanjutkan, artinya kasus nol. Kendati demikian, ia mengakui bisa jadi ada suspek dalam zona tersebut sehingga tetap diperlukan pengawasan.

"Kepala desa atau lurah lah yang memiliki tugas menetapkan zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau ini. Zona ini bisa ditetapkan kalau ada pelacakan kontak dan pelacakan kontak bisa dilakukan kalau ada testing dan itu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)," katanya.

Jadi, dia melanjutkan, ada zonasi dan ada skenario pengendalian Covid-19. Untuk pengawasan pelaksanaan PPKM Mikro melaksanakan zonasi di tingkat RT, Alexander mengaku itu di tangan Satgas per wilayah di desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota.

Tak hanya satgas di masing-masing daerah, ia menyebutkan satgas nasional juga nantinya bisa melakukan operasi yustisi untuk melihat penegakan aturan.

"Tapi, kami mengedepankan unsur edukasi sebelum law enforcement," katanya.

In Picture: Lonjakan Kasus Baru, Jawa Barat Siaga Satu Covid-19