Komisi IX Minta Kemenkes Cermati Efek Samping AstraZeneca
Jika ditemukan masalah vaksin AstraZeneca Pemerintah diminta menghentikan pemesanan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, berita meninggalnya seorang pria usai menjalani vaksinasi Covid-19 AstraZeneca harus menjadi catatan. Pasalnya, sejak awal pihaknya sudah meminta pemerintah untuk mencermati efek samping vaksin tersebut, berkaca dari pengalaman di luar negeri.
"Sudah memberikan catatan kepada Badan POM, Kemenkes, dan Komnas KIPI itu untuk betul-betul sangat berhati-hati dalam memastikan penggunaan AstraZenaca di Tanah Air. Karena melihat perkembangan di berbagai belahan dunia yang lain," ujar Melki saat dihubungi, Senin (10/5).
Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) segera mencari yahu penyebab kematian pria tersebut. Sebab, hal tersebut dapat membuat masyarakat ragu terhadap vaksin AstraZeneca.
"Segera dicari penyebabnya, disampaikan, ditelusuri, dipastikan betul penyebab kematian pria tersebut yang menggunakan vaksin AstraZeneca ini, dan segara disampaikan kepada publik apa yang terjadi," ujar Melki.
Jika memang ditemukan permasalahan pada vaksin AstraZeneca, ia meminta pemerintah untuk menghentikan proses pemesanannya. Agar tak lagi ada korban efek samping dari penggunaan vaksin tersebut.
"Kalau memang barangnya ini masih bermasalah, sebaiknya dihold dulu. Jangan sampai lagi muncul korban-korban berikutnya yang tidak perlu yang bisa membuat masyarakat kita jadi korban karena AstraZeneca," ujar Melki.
Dilansir dari lama Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan, pemuda 22 tahun asal Buaran, Jakarta, meninggal dunia setelah satu hari usai divaksinasi Covid-19. Hingga saat ini penyebab meninggalnya almarhum masih belum cukup bukti untuk dikaitkan dengan vaksinasi.
Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari mengatakan pihaknya belum mendapatkan cukup bukti untuk mengaitkan kejadian itu dengan vaksinasi. “Komnas bersama Komda DKI sudah audit bersama pada Jumat yang lalu, dan internal Komnas kemarin sore menyimpulkan bahwa belum cukup bukti untuk mengaitkan KIPI ini dengan imunisasi, Oleh karena itu masih perlu dilakukan investigasi lebih lanjut,” ujarnya.