Satgas: Lebih Baik Cerewet dari pada Korban Corona Berderet

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, meminta semua pihak mematuhi kebijakan Pemerintah terkait larangan mudik tahun ini. Satgas, Pemerintah dan pihak terkait saat ini tidak akan berhenti mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak mudik dan menghindari bepergian ke tempat-tempat ramai.

Sebab, selama ini setiap selesai liburan panjang, selalu diikuti peningkatkan kasus akfif, penambahan jumlah pasien di RS, ICU maupun isolasi,hingga kenaikan angka kematian. Ia khawatir, jika lebaran tahun ini tidak diantisipasi sejak awal, akan berdampak pada peningkatan kasus siginifikan usai lebaran.

"Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap saat, setiap jam, setiap detik, lebih baik kita lelah dan kita dianggap cerewet daripada korban Covid-19 berderet-deret," ujar Doni dalam diskusi FMB9 bertajuk Jaga Keluarga Tidak Mudik, Rabu (5/5).

Doni menyebut, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, masih ada sekitar tujuh persen masyarakat yang tetap nekat mudik meski kebijakan larangan mudik dikeluarkan Pemerintah. Artinya masih ada 18,9 juta dari 270 juta penduduk yang tetap ingin mudik pada lebaran ini.

Dia mengatakan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total kasus positif di Indonesia per 4 Mei 2021 adalah sebanyak 1.686.373 orang. Ia menyebut, berdasarkan data tahun sebelumnya, angka positif harian naik pada setiap momen hari raya besar di Indonesia.

Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020, angka kasus positif naik sebanyak 949 orang. Dua minggu pasca lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di Tanah Air. Hal yang sama juga terjadi pascalibur panjang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Doni menekankan, keputusan pelarangan mudik ini harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha, dan yang paling utama adalah masyarakat. Narasi mudik yang dikeluarkan pejabat pemerintah harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo.

"Tidak boleh ada satupun Pejabat Pemerintah yang berbeda narasinya," kata Doni.

Kepala BNPB juga berpesan kepada pejabat pemerintah di pusat maupun di daerah untuk terus mensosialisasikan pelarangan kegiatan mudik kepada masyarakat. Peraturan pelarangan mudik ini demi menekan angka kenaikan kasus positif Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan juga tidak boleh putus untuk terus diingatkan kepada semua pihak. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk terhindar dari ancaman Covid-19.

"Tetap waspada, waspada, dan waspada. Jangan lelah untuk patuhi protokol kesehatan. Jangan mudik. Mari bersabar dan menahan diri," katanya.