Tujuh Warga Myanmar Diizinkan Masuk India

REPUBLIKA.CO.ID, MOREH -- Sebanyak tujuh warga negara Myanmar, termasuk tiga jurnalis berbasis di Yangon, akan melakukan perjalanan ke New Delhi, India. Perjalanan itu untuk mendatangi kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) India.

Perjalanan itu dapat terjadi setelah pengadilan di timur laut negara bagian Manipur memerintahkan perjalanan yang aman bagi mereka pada Senin (3/5). Hakim di Pengadilan Tinggi Manipur membuat perbedaan antara migran dan pengungsi yang mencari suaka.

"Mereka tidak memasuki negara kami dengan niat yang jelas dan sengaja untuk melanggar hukum domestik kami. Mereka melarikan diri dari negara asalnya di bawah ancaman yang mengancam kehidupan dan kebebasan mereka,” kata hakim dikutip dari Aljazirah.

Kelompok itu telah bersembunyi di Moreh, kota perbatasan di distrik Tengnoupal Manipur, selama berminggu-minggu. Kemudian mereka melakukan perjalanan utuk tiba di ibu kota negara bagian Imphal pada 21 April menyusul perlindungan sementara yang diperintahkan pengadilan.

Mengutip liputan media dari Myanmar, para hakim mengatakan tidak ada keraguan pada orang-orang tersebut mengingat hubungan dengan Organisasi Media Mizzima yang dilarang. "Menghadapi ancaman yang segera mengancam kehidupan dan kebebasan mereka jika mereka kembali," ujar hakim.

Pengadilan merasa adil dan pantas untuk memperluas perlindungan berdasarkan Pasal 21 Konstitusi kepada tujuh orang Myanmar tersebut. Hakim pun memberi mereka izin perjalanan yang aman ke New Delhi untuk memungkinkan mendapatkan perlindungan yang sesuai dari UNHCR.

Pengacara senior hak asasi manusia Nandita Haksar adalah sosok yang mengajukan petisi atas nama tujuh warga negara Myanmar karena kemungkinan dideportasi kembali ke Myanmar oleh Assam Rifles, pasukan paramiliter yang menjaga perbatasan India-Myanmar. Dia mengutip surat 10 Maret yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri India ke negara-negara bagian yang berbatasan dengan Myanmar dan Assam Rifles, yang memerintahkan  untuk memeriksa masuknya imigran ilegal dari Myanmar.

Surat yang dikeluarkan pemerintah India mengatakan negara bukan penandatangan Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1951 atau protokol pada 1967. Kondisi itu membuat India tidak diwajibkan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Myanmar.

Ketujuh orang itu di antara ratusan warga Myanmar, termasuk polisi, personel militer, dan legislator, yang mencari perlindungan di negara bagian Manipur dan Mizoram di India. Mereka melarikan diri dari tindakan keras brutal menyusul kudeta militer pada 1 Februari. Banyak dari orang yang melarikan diri adalah anggota Gerakan Pembangkangan Sipil anti-kudeta (CDM) yang telah memprotes untuk menuntut pemulihan pemerintahan sipil di Myanmar.