Jokowi: Tempatkan Belanja Teknologi sebagai Investasi
Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan ekonomi digital sangat cepat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah menempatkan belanja teknologi sebagai belanja investasi. Artinya, belanja teknologi adalah penempatan dana untuk mengadopsi teknologi tertentu yang bisa mendatangkan keuntungan bagi pemeritah ataupun masyarakat.
Pernyataan presiden ini bukan tanpa alasan. Perkembangan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi digital, memang sangat cepat dewasa ini. Digitalisasi menyasar hampir di seluruh aspek kehidupan. Hal ini membuat pemerinta pun harus melek teknologi dan beradaptasi serta menangkap peluang yang ada.
"Belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi. Kita garis bawahi ini. Harus jelas manfaatnya terutama manfaat publik, manfaat bagi masyarakat dan negara. Tetap juga harus dihitung efisiensinya, kontribusi untuk pengembangan teknologi di dalam negeri, harus dihitung return on investment-nya sehingga bisa berkelanjutan terus," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di pembukaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021, Selasa (4/5).
Presiden Jokowi lantas memberi contoh betapa pesatnya digitalisasi yang terjadi belakangan ini, khususnya selama pandemi Covid-19 melanda. Dengan adanya pandemi, kegiatan sekolah dilakukan secara daring. Layanan pemerintahan, aktivitas jual beli, hingga kegiatan perkantoran pun semuanya dilakukan secara daring. Masyarakat kini menjadi semakin terbiasa dan bergantung pada teknologi.
"Ketika butuh obat, butuh vaksin, butuh alat kesehatan yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi. Konsultasi medis bisa jarak jauh. Sektor kaungan juga sudah marak financial technology (fintech)," ujar Jokowi.
Dengan situasi saat ini, Jokowi mengingatkan seluruh kepala daerah agar bisa ikut beradaptasi dengan perubahan yang ada. Pemerintah, ujarnya, juga harus memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari perkembangan teknologi digital.
Hanya saja, imbuh presiden, Indonesia tidak boleh hanya berperan sebagai user alias pengguna teknologinya saja. Indonesia juga perlu mencetak SDM unggul yang mampu berinovasi dan memproduksi teknologi secara mandiri.
"Hampir semua perusahaan sekarang ini adalah perusahaan teknologi. Karena dari situlah value added diciptakan, sangat tergantung pada kecanggihan inovasi dan teknologinya," katanya.