Wakil Ketua MPR RI Minta Masyarakat Tunda Mudik

Sudah banyak contoh negara yang mengalami gelombang kedua lonjakan kasus Covid-19.

Republika/Prayogi
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani
Rep: Bowo Pribadi Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Masyarakat diharapkan bisa mematuhi larangan pemerintah untuk tidak mudik atau pulang kapung pada momentum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sebab menahan diri tidak mudik Lebaran merupakan cara yang efektif untuk menekan risiko lonjakan kasus inveksi Covid-19 gelombang kedua.

Baca Juga

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, sudah banyak contoh di sejumlah negara di Eropa dan terakhir India yang mengalami pandemi Covid-19 gelombang kedua. Ia pun mengajak masyarakat menahan diri untuk tidak mudik pada Lebaran nanti, untuk mendukung langkah-langkah dan upaya pengendalian pandemi di negeri ini.

Jika Covid-19 kembali melonjak di Indonesia, akan cukup sulit untuk memulihkan kondisi perekonomian yang saat ini masih dalam situasi serba sulit. "Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga akan semakin berat," ungkapnya, di Semarang, dalam keterangan pers yang di terima Republika.co.id, Senin (26/4).

Muzani juga meminta masyarakat tidak boleh lengah dan harus bisa memahami Lebaran tahun ini situasinya masih sama dengan Lebaran tahun 2020 yang lalu. Karena pandemi Covid-19 belum usai dan berlebaran seperti tahun-tahun sebelumnya masih  tidak memungkinkan.

Maka, perayaan Lebaran untuk tahun ini juga masih akan berlangsung dalam suasana keprihatinan akibat pandemi yang belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Untuk saat ini, berlebaran tidak mesti bersalam-salaman secara fisik. Bersilaturahim bisa secara online menggunakan media sosial atau media interaksi virtual lain demi keamanan barsama.

Baca juga : Pasien Covid-19 Rawat Inap Rumah Sakit di Solo Mulai Naik

Hal tersebut sebagai bentuk pengorbanan yang tujuannya tak kalah mulia, menghindarkan masyarakat Indonesia dari ancaman pandemi yang lebih besar. "Maka masyarakat harus bisa memahami kondisi serta situasi yang tidak memungkinkan tersebut," ujar Sekjen DPP Partai Gerindra ini.

 
Berita Terpopuler