Kamus Sejarah Indonesia, Kesalahan yang tak Boleh Terulang

Kemendikbud dinilai membuat buku kamus sejarah tanpa referensi yang lengkap.

Republika/Mahmud Muhyidin
Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid memastikan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang tidak mencantumkan sejarah tentang pendiri NU, Hasyim Asyari, ditarik dari peredaran.
Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Dadang Kurnia, Zainur Mahsir Ramadhan, Inas Widyanuratikah

Tak tercantumnya pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari, dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dipandang sebagai kesalahan yang tak boleh terulang. Meski akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyatakan ada kesalahan hingga nama Hasyim Asy'ari tak tercantum, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Andi Najmi Fuaidi tetap merasa keberatan.

Ia meminta Kemendikbud menjatuhkan sanksi pada pihak yang terlibat pembuatan kamus tersebut. Andi mengkhawatirkan kesalahan yang sama soal tak masuknya tokoh penting perjuangan ke dalam kamus sejarah dapat terulang lagi. Ia tak ingin Kemendikbud gagal mengakui sejarah perjuangan pahlawan bangsa sendiri. Oleh karena itu, ia menilai penjatuhan sanksi penting kepada pegawai yang menggarap kamus tersebut.

"Untuk menghindari kesalahan berulang, harus ada sanksi kepada pejabat berwenang yang bertanggung jawab," kata Andi kepada Republika.co.id, Selasa (20/4).

Selain itu, Andi meminta Kemendikbud segera menarik kamus sejarah yang sudah telanjur tersebar guna dilakukan perbaikan konten. Ia pun mendesak Kemendikbud meminta maaf kepada NU karena telah menyakiti hati kader dan simpatisan NU.

"Karena softcopy kamus sejarah sudah naik di web perpustakaan Kemendikbud, bahkan terpampang pada web rumah belajar, pertama, sudah semestinya ada penarikan dan permintaan maaf untuk kekeliruan tersebut," ujar Andi.

Andi memang mengaku sangat kecewa. "Saya sangat kecewa dengan produk kamus sejarah Kemendikbud itu."

Ia merasa heran mengapa lembaga setingkat Kemendikbud tidak paham peran KH Hasyim Asy'ari bagi bangsa sehingga tak dicantumkan dalam kamus sejarah. Ia pun menuding tim penulis kamus tersebut tak kompeten karena gagal merumuskan sejarah perjuangan Indonesia.

Baca Juga


Baca juga: Tebuireng: Kamus Sejarah Indonesia Kemendikbud tak Layak

"Tim penulis tidak memiliki sumber referensi yang lengkap," ujar Andi.

Andi juga berspekulasi bahwa tindakan penghapusan peran KH Hasyim Asy'ari dari sejarah Indonesia bisa saja dilakukan dengan sengaja. "Kemungkinan lain adanya unsur kesengajaan yang sistematis menghilangkan fakta keterlibatan NU dalam sejarah bangsa ini," kata Andi.

Humas Pondok Pesantren Tebuireng, Nur Hidayat, turut menanggapi kesalahan pada buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.  Ia menyatakan, naskah tersebut sama sekali tidak layak dijadikan rujukan bagi praktisi pendidikan dan pelajar Indonesia. Karena, banyak berisi materi dan framing sejarah yang secara terstruktur dan sistematis telah menghilangkan peran Nahdlatul Ulama dan para tokoh utama Nahdlatul Ulama.

"Terutama, peran Hadratus Syaikh KH Mohammad Hasyim Asy'ari," kata Nur Hidyat melalui siaran tertulisnya.

Ia melanjutkan, jika dicermati lebih dalam, narasi yang dibangun dalam kedua jilid Kamus Sejarah Indonesia tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Karena, cenderung mengunggulkan organisasi tertentu dan mendiskreditkan organisasi yang lain.

"Di luar itu, banyak kelemahan substansial dan redaksional yang harus dikoreksi dari konten Kamus Sejarah Indonesia tersebut," ujarnya.

Nur Hidayat berpendapat, sejarah sebuah bangsa sangat penting untuk membangun peradaban pada masa yang akan datang. Pepatah ssring menyebutkan, tidak ada satu bangsa yang menjadi besar tanpa memahami dan mempelajari sejarah leluhurnya. Karena itu, dia menambahkan, penulisan sejarah yang jujur merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, kata Nur Hidayat, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang menuntut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik kembali naskah tersebut. Ia juga menuntut Kemendikbud meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas kecerobohan dan kelalaian dalam penulisan kamus sejarah tersebut.

Pengamat Pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah, tak menampik jika penghilangan nama KH Hasyim Asy'ari bukanlah kesengajaan. Namun, dia meminta agar ke depan pihak Kemendikbud atau tim penyusun kamus itu bisa menghadirkan tokoh-tokoh kunci yang berjasa bagi bangsa.

"Buku sejarah yang baik, di antaranya menghadirkan tokoh-tokoh kunci yang berjasa. Baik dari pendidikan, kebudayaan, kemerdekaan, politik, ekonomi, dan lainnya," ujar dia kepada Republika.co.id.

Dia menjelaskan, Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pendiri Nahdlatul Ulama tentu sangat berkontribusi pada pendidikan. Utamanya, mencerdaskan generasi bangsa melalui madrasah dan pesantren.

Baca juga: Nama Hasyim Asy'ari tak Ada di KSI, Fikri: Ini Menyesatkan

"Juga berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Tidak bisa dibayangkan kualitas pendidikan, khususnya agama, tanpa kehadiran NU," ujar dia.

Jejen menegaskan, Hasyim Asy'ari juga sangat berjasa dalam mempertahankan NKRI. Terlebih, dari paham radikalisme melalui ajaran moderasi agama.

Organisasi yang didirikannya dan telah bertransformasi menjadi organisasi besar kini, PBNU, dinilainya merupakan organisasi yang kerap mendukung pemerintahan. Dengan demikian, dia beranggapan penghilangan nama tokoh bangsa itu merupakan kesalahan, meski tak disengaja.

"NU merupakan ormas yang selalu mendukung pemerintahan dalam rangka mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan sosial bangsa," ungkap dia.









Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid, mengatakan buku Kamus Sejarah Indonesia yang tidak memuat tokoh Pendiri NU KH Hasyim Asyhari sudah ditarik dari laman Rumah Belajar. Selain itu, buku-buku yang terkait sejarah modern juga telah ditarik untuk ditinjau kembali.

Ia mengatakan, penarikan buku ini dilakukan karena pihaknya ingin memastikan permasalahan kekurangan yang ada di buku sejarah bisa diselesaikan. "Kita tidak mau sama sekali ada problem seperti ini," kata Hilmar, dalam telekonferensi, Selasa (20/4).

Hilmar juga menanggapi bahwa banyak pihak yang mempertanyakan resmi atau tidaknya buku tersebut. Ia menegaskan, buku tersebut tidak resmi diterbitkan. Menurutnya, yang menjadi masalah adalah buku tersebut sudah dimuat di Rumah Belajar meskipun sebenarnya pengerjaannya belum selesai.

"Jadi ada program tahun 2019 untuk mengumpulkan apa yang sudah dihasilkan oleh masing-masing dirjen di Kemendikbud agar masuk di dalam website Rumah Belajar. Maka, setiap direktorat secara langsung dihubungi untuk bisa memberikan produk-produk. Banyak sekali produk ribuan. Salah satunya produk itu," kata dia lagi.

Ketika dimasukkan ke lama Rumah Belajar, dilakukan secara bundle atau dalam bentuk kumpulan materi. Tim yang bertugas kemudian mengunggah materi=materi tersebut ke dalam laman Rumah Belajar.

Namun, ia menegaskan, saat ini seluruh buku yang berkaitan sudah ditarik dari laman-laman resmi perpustakaan milik Kemendikbud. "Saya sih mengakui ini kesalahan karena kealpaan. Bukan karena kesengajaan," ujar Hilmar.

Hilmar menegaskan, kejadian ini sepenuhnya kesalahan yang tidak disengaja."Terjadi keteledoran yang mana naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar," kata Hilmar.

Hilmar menegaskan pihaknya tidak sengaja menghilangkan dan mengunggah naskah yang belum selesai. Narasi yang beredar bahwa Kemendikbud menghilangkan tokoh sejarah menurut Hilmar sama sekali tidak benar.

Ia menjelaskan, buku Kamus Sejarah Indonesia mulai dibuat pada tahun 2017. Pada tahun tersebut, buku belum selesai digarap namun masa anggaran sudah habis. Buku yang belum selesai kemudian wajib dilaporkan dan dibuat dalam bentuk pdf.

Selanjutnya, pada tahun 2019 Kemendikbud menyiapkan materi yang akan diunggah dalam Rumah Belajar. Buku Kamus Sejarah Indonesia yang belum selesai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam laman Rumah Belajar. Hilmar menegaskan, pengunggahan ini merupakan keteledoran.

Lebih lanjut, Hilmar mengatakan pihaknya sedang menyusun versi final dari kamus ini. Kemendikbud juga akan melibatkan pemangku kepentingan terkait termasuk dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah.

"Untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Jadi ini benar-benar niatnya untuk mengoreksi kesalahan. Jadi kalau dia beredar tentu semua dari tokoh-tokoh penting dari pahlawan nasional akan masuk ke sana, berharap dalam tahun ini bisa diselesaikan penyempurnaannya," kata dia lagi.



BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
Berita Terpopuler