Mendagri: Pembelajaran Tatap Muka Dilakukan Bertahap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah daerah (pemda) mendapat diskresi untuk menentukan sekolah maupun zona wilayah yang dapat melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 sebagai model.

"Pembelajaran tatap muka yang sekali lagi  dilakukan secara bertahap dengan hati-hati," ujar Tito dalam konferensi pers daring, Selasa (30/3).

Ia menjelaskan, pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro tahap keempat yang dimulai 23 Maret-5 April, pemerintah mencoba membuka ruang pembelajaran tatap muka. Semua daerah mulai diberikan ruang untuk mencoba dan mencari sekolah yang dapat dijadikan model pembejalaran tatap muka.

Pembelajaran tatap muka dilakukan bertahap dengan model yang disimulasikan tersendiri di sekolah yang ditentukan. Tito menuturkan, protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 harus diterapkan ketat, bahkan program vaksinasi dapat dilalui dahulu.

Tito berharap, para pengajar maupun staf sekolah terutama orang lanjut usia maupun peserta didik yang memiliki komorbid bisa segera divaksin. Setelah itu, apabila uji coba sudah dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi.

Apakah penularan Covid-19 terjadi atau bisa diatasi/dikendalikan. Kemungkinan juga terjadi zero transmission di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan.

"Kalau ini sukses, maka tentu akan berlanjut ke tahap berikutnya, direplikasi ke institusi pendidikan lainnya pada semua tingkatan," tutur Tito.

Mendagri berharap, program pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan secara penuh pada Juli mendatang. Hal ini tentu jika semua kesuksesan tahapan tersebut bisa dilalui.

Tito meminta, dalam pembelajaran tatap muka perlu ada mekanisme pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, tanpa bermaksud menakuti peserta didik. Cara-cara simpatik dan edukatif dapat dapat dilakukan kepada mereka agar menyadari pentingnya protokol kesehatan.

Setelah itu, Tito melanjutkan, langkah lain yang perlu dilaksanakan adalah evaluasi bertingkat. Mulai dari daerah tingkat II kemudian tingkat I secara berkala, hingga evaluasi di tingkat nasional.

Tito mengatakan, dengan evaluasi dapa dilihat, apakah kebijakan pembelajaran tatap muka dapat dilanjutkan atau tidak. Daerah-daerah yang sukses menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tanpa kluster penularan Covid-19, pemerintah akan mendukung kebijakan ini diperluas.

"Tapi kalau ada daerah yang kita anggap tidak sukses terjadi kluster penularan, maka otomatis evaluasi ketat kita harus lakukan. Bila perlu memberhentikan dulu dan kemudian memperbaiki, dan setelah itu baru kita terapkan kembali dan evaluasi nantinya," jelas Tito.

Ia menambahkan, pemda dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Khususnya anggaran di bidang pendidikan, belanja tidak terduga, serta penanganan Covid dan dampak sosial ekonominya dapat digunakan.