Bandara Kertajati Jadi Pusat Perawatan Pesawat TNI/Polri

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Manajemen PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Garuda Maintenance Facillity (GMF) langsung menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar segera mempersiapkan fasilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) pesawat milik pemerintah baik TNI/Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Direktur Utama PT BIJB Salahudin Rafi, kedua belah pihak langsung menindaklanjuti agar rencana MRO ini bisa seiring dengan penuntasan Tol Cisumdawu yang ditargetkan selesai pada Desember 2021. 

Salahudin mengatakan, kerja sama bisnis ke bisnis (b to b) antara PT BIJB dan PT GMF ini tinggal menentukan pendanaan dan investor mengingat BIJB sudah memiliki lahan dan dokumen teknis. Selain itu, GMF siap dengan mengelola dengan kemampuan SDM dan sertifikasi yang sudah dimiliki. 

“Bandara Kertajati tetap sebagai bandara internasional, yang melayani umroh dan haji, kargo domestik dan internasional, lalu sambil menunggu bangkitan penumpang upaya yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan dan pengoperasian MRO untuk melayani pesawat TNI/Polri dan BNPB sesuai arahan Pak Presiden dan Gubernur,” ujar Salahudin dalam keterangan resmi, Selasa (30/3).

Dengan adanya keputusan pemerintah pusat, kata dia, maka aksi ini sudah sesuai dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait rencana pengembangan bisnis BIJB untuk membuat layanan MRO. 

Menurut Rafi, keputusan Presiden bukan mengambil alih kewenangan BIJB namun mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerjasama BIJB dan GMF sebagai bagian dari kerjas ama yang sudah diteken Pemprov Jawa Barat dan Garuda Indonesia 23 Februari lalu. 

“MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan,” katanya.

BIJB sendiri, kata dia, sudah memiliki dan menyiapkan lahan seluas 67 hektare. Pembangunan tahap I ditargetkan berdiri fasilitas di atas lahan 30 gektar. Pembangunan MRO menurutnya bisa dikebut dalam waktu satu tahun seiring dengan pengoperasian Tol Cisumdawu. 

“MRO tidak rumit, man powerrnya yang penting, GMF sudah memiliki SDM dan sertifikasi untuk MRO. BIJB menyiapkan lahan sesuai masterplan," katanya.

Jadi, kata dia, BIJB membangun MRO selain melayani pesawat TNI/Polri, juga umum, artinya semua penerbangan sipil dan komersil kita layani di Kertajati.

Rafi juga memastikan BNPB akan menjadikan Bandara Kertajati sebagai homebase pesawat pemadam kebakaran hutan kebencanaan mulai tahun ini. Selama ini BNPB memarkirkan pesawatnya di Subang, Malaysia. Keputusan pemerintah mendirikan MRO di Kertajati menurutnya membuat BNPB tidak lagi khawatir dengan urusan perawatan pesawat. 

“BNPB happy, kalau MRO sudah ada, terutama untuk perawatan helikopter pemadam api. Keputusan Presiden ini membuat semua rencana yang sudah disusun berbagai pihak menjadi tersambung,” katanya.

Manajemen BIJB sendiri, kata dia, mengapresiasi keputusan pemerintah terkait penetapan Kertajati sebagai pusat MRO pesawat pemerintah. Keputusan ini juga dinilai menjadi salah satu entry poin pemulihan ekonomi nasional dan daerah. “Negara hadir di BIJB,keputusan ini kita sambut baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Soemadi mengatakan rapat Presiden Jokowi, menteri terkait dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/3) menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait Bandara Kertajati. Rencana tersebut seiring akan tuntas dan beroperasinya Tol Cisumdawu pada Desember 2021 mendatang. “Artinya pergerakan penumpang di Kertajati akan lebih baik setelah Desember 2021,” katanya dalam keterangan persnya.

Namun, pergerakan penumpang dianggap tidak cukup untuk Kertajati. Karena itu, Presiden Jokowi memutuskan agar umrah dan haji warga Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah bagian Timur dikonsentrasikan di Kertajati. “Keputusan yang paling strategis kita mengusulkan Kertajati difungsikan pada fungsi laion yakni MRO (maintenance, repair, and overhaul),” katanya.