Pemprov Lampung Kaji Anjloknya Harga Singkong Petani

Petani Lampung mengeluhkan harga singkong anjlok, hanya menghasilkan Rp 200 per kg.

Kementan
Singkong lokal.
Rep: Mursalin Yasland Red: Yudha Manggala P Putra

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sedang mengkaji anjloknya harga singkong (ubi kayu) petani yang terjadi belakangan ini. Itu menyusul keluhan harga singkong anjlok jadi Rp 800 per kg dari harga normal Rp 1.200 per kg.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung Edi Yanto mengatakan belum mengetahui penyebab penurunan harga singkong petani belakangan ini. Apakah dipengaruhi perdagangan global, hukum pasar (ekonomi), atau panen melimpah yang menyebabkan permintaaan menurun.

Ia mengatakan saat ini masalah itu masih dalam pemetaan. Yakni dengan menghitung kapasitas produksi singkong petani, kemudian potensinya, juga kekurangan produksi dan kualitasnya.

Untuk menjalani pemetaan tersebut, Edi mengatakan pemprov bekerja sama dengan Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Salah satunya untuk menerapkan sistem teknologi yang dapat mengatur refraksi, sehingga pemotongan harga yang dilakukan perusahaan pemilik pabrik tapioka tidak tinggi untuk mengolah singkong petani.

"Sistem teknologi tersebut dapat membantu petani, mengetahui ukuran rekraksi dan memiliki prediksi berapa besaran pemotongannya, sebelum singkong dijual ke pabrik,” kata Edi Yanto, Senin (15/3).

Mengenai regulasi, Pemprov Lampung akan mengajukan kepada pemerintah pusat terkait dengan tata niaga singkong agar petani tidak dirugikan. Regulasi ini untuk memberikan jaminan kepada petani singkong agar tidak sepihak dalam penentuan harga jual.

Sejumlah petani singkong (ubi kayu) pada beberapa daerah di Lampung mengeluhkan harga singkong anjlok jadi Rp 800 per kg dari harga normal Rp 1.200 per kg. Harga tersebut masih dipotong 25 persen dari perusahaan penampung singkong, sehingga petani hanya membawa pulang uang ke rumah Rp 200 sampai 400 per kg.

Beberapa perusahaan tepung tapioka di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat, yang biasa menerima singkong hasil panen petani, menentukan harga secara sepihak. Petani sama sekali tidak dilibatkan dalam penentuan harga, padahal bahan baku tapioka berasal dari petani setempat.

Menurut Arman (58 tahun), warga Sungkai Jaya, Lampung Utara, perusahaan tapioka menerima singkong petani dengan harga Rp 800 sampai Rp 850 per kg. Harga tersebut sangat jauh dari harapan petani singkong pada masa sulit pandemi Covid-19.

“Kami hanya dapat duit bawa pulang Rp 200 sampai 400 per kg,” kata Arman, petani yang memiliki lahan singkong tiga hektare, Selasa (23/2).

Ia menuturkan, luasan tiga hektare lahan kebun singkongnya dengan harga jual Rp 800 per kg, tidak dapat menutupi biaya produksi mulai tanam, pupuk, hingga pemeliharaan. Artinya, ujar dia, dalam satu hektare tanaman singkong hanya dapat uang Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu saja.

Suyitno (52), petani singkong Seputih Agung, Lampung Tengah mengatakan, selama pandemi Covid-19 harga singkong semakin menurun dari Rp 1.200 per kg. Biasanya, dalam satu hektare, ia mendapat hasil jual singkong berkisar Rp 10 jutaan. Namun dengan harga sekarang tidak balik modal, rugi.

“Singkong petani diterima perusahaan Rp 800 per kg, dipotong lagi kadar air rata-rata 25 persen, belum lagi bayar upah cabut dan angkut singkong,” katanya.

Menurut dia, harga singkong yang normal berkisar Rp 1.200 sampai 1.500 per kg, dengan potongan kadar air berkisar lima sampai tujuh persen saja. Namun, harga normal tersebut tidak pernah terjadi lagi sejak belasan tahun lalu.

Petani singkong di daerah lain, terpaksa menjual kepada tengkulak, lantaran panjangnya antrean penjualan singkong ke pabrik. Namun, sayangnya harga di tengkulak lebih rendah lagi dari harga pabrik berkisar Rp 700 sampai Rp 750 per kg ditambah potongan kadar air rata-rata 25 persen, dan juga upah bongkar muat singkong dalam mobil.

 
Berita Terpopuler