AS Usul Rencana untuk Percepat Proses Perdamaian Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengusulkan sejumlah cara untuk mempercepat proses perdamaian di Afghanistan. Uraian strategis AS tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melalui sebuah surat.

Dalam surat tersebut, Blinken menguraikan strategi pemerintahan Presiden AS Joe Biden dalam mempercepat proses perdamaian di Afghanistan. Strategi tersebut di antaranya menggelar konferensi yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menteri luar negeri dan utusan dari Rusia, China, Pakistan, Iran, India dan AS untuk membahas pendekatan terpadu untuk mendukung perdamaian di Afghanistan.

Surat yang diterbitkan pada Ahad (7/3) oleh media Afghanistan TOLOnews mengatakan, utusan AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad telah diminta untuk menyampaikan proposal tertulis yang bertujuan untuk mempercepat diskusi tentang penyelesaian yang dinegosiasikan dan gencatan senjata.

Blinken mengatakan, dokumen-dokumen ini akan memungkinkan pemerintah di Kabul dan Taliban untuk bergerak menuju pembentukan konstitusi dan pemerintahan negara. Kemudian mengarah pada mengembangkan peta jalan menuju pemerintahan baru yang inklusif, dan mengembangkan ketentuan gencatan senjata permanen.

Blinken lebih lanjut mengatakan proposal yang direvisi untuk pengurangan kekerasan selama 90 hari juga telah disiapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah serangan musim semi oleh Taliban" dan untuk "mendukung penyelesaian politik antara partai-partai.

Selain itu, AS akan meminta Turki untuk menjadi tuan rumah pertemuan tingkat senior antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban dalam beberapa pekan mendatang untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Di akhir suratnya, Blinken mengatakan bahwa Washington tidak mengesampingkan opsi apapun terkait Afghanistan termasuk penarikan penuh pasukan AS pada 1 Mei.

"Dengan kelanjutan bantuan keuangan dari Amerika Serikat kepada pasukan Anda setelah penarikan militer Amerika, saya khawatir situasi keamanan akan memburuk dan bahwa Taliban dapat memperoleh keuntungan teritorial dengan cepat. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami urgensi mengenai kerja kolektif yang diuraikan dalam surat ini," ujar Blinken.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah memulai peninjauan strateginya untuk Afghanistan, termasuk kesepakatan yang dicapai dengan Taliban pada awal 2020 di Doha, yang membuka jalan bagi pembicaraan antara kelompok bersenjata dan pemerintah Afghanistan. Pada Sabtu (6/3), Ghani mengatakan pemerintahnya siap untuk membahas kemungkinan mengadakan pemilihan baru dalam upaya mendorong pembicaraan damai dengan Taliban.

"Transfer kekuasaan melalui pemilu adalah prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan bagi kami. Kami siap berdiskusi tentang penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil dan inklusif di bawah naungan komunitas internasional. Kami juga dapat membicarakan tentang tanggal pemilihan dan mencapai kesimpulan," ujar Ghani, dilansir Aljazirah, Senin (7/3).

Para pejabat Afghanistan dan diplomat Barat mengatakan selama kunjungannya ke Kabul, Khalilzad telah melontarkan gagasan untuk mendirikan pemerintahan sementara setelah mempertemukan para pemimpin Afghanistan dan Taliban untuk konferensi multilateral di luar negeri. Juru bicara Taliban Naeem Wardak mengonfirmasi pertemuan antara Taliban, Khalilzad dan Jenderal Scott Miller, kepala pasukan AS dan misi Dukungan Tegas non-tempur yang dipimpin NATO.

"Kedua belah pihak menyatakan komitmen mereka terhadap perjanjian Doha dan membahas implementasi penuhnya. Demikian pula, situasi Afghanistan saat ini dan kecepatan serta efektivitas negosiasi intra-Afghanistan dibahas," kata Wardak.