Dorong Dialog di Myanmar, ASEAN Dihujani Kritik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para menteri luar negeri (menlu) negara ASEAN akan mengadakan pembicaraan dengan militer Myanmar yang tengah berkuasa dalam kudeta, pada Selasa (2/3). Namun, upaya ASEAN bertemu dengan perwakilan junta militer Myanmar dihujani kritik.

Menlu Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan, akan memberitahu perwakilan militer Myanmar bahwa mereka terkejut dengan kekerasan tersebut. Dalam wawancara televisi Senin malam (213), Balakrishnan mengatakan ASEAN akan mendorong dialog antara pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan junta. "Mereka perlu bicara, dan kami perlu membantu menyatukan mereka," katanya.

Duta Besar RI untuk ASEAN Ade Padmo Sarwono mengatakan, Wunna Maung Lwin akan menghadiri pertemuan khusus informal para Menlu ASEAN. "Kemungkinan, saya tidak punya informasi para Menlu yang akan hadir," ujar Dubes Ade kepada Republika.co.id ketika ditanya apakah Wunna Maung Lwin akan mewakili Myanmar, Selasa (2/3).

ASEAN terdiri atas Myanmar, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kamboja, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Namun demikian, upaya ASEAN untuk terlibat dengan militer Myanmar telah dikritik oleh para pendukung demokrasi. Komite yang terdiri atas anggota parlemen Myanmar yang digulingkan menyatakan keterlibatan ASEAN akan memberinya legitimasi. Komite juga menyebut junta sebagai kelompok teroris.

Sa Sa, utusan yang ditunjuk komite untuk PBB mengatakan, ASEAN seharusnya tidak berurusan dengan rezim yang dipimpin militer yang tidak sah ini. Alumni program pemuda ASEAN di Myanmar mengatakan blok tersebut harus berbicara dengan perwakilan internasional dari pemerintahan Suu Kyi, bukan dengan rezim.

"ASEAN harus memahami bahwa kudeta atau pemilihan ulang yang dijanjikan oleh junta militer sama sekali tidak dapat diterima oleh rakyat Myanmar," katanya dalam surat kepada ASEAN.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengindikasikan di Twitter bahwa ASEAN akan tegas dengan Myanmar. Dia mengatakan kebijakan blok tersebut untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota bukanlah persetujuan menyeluruh atau persetujuan diam-diam untuk kesalahan yang dilakukan di sana.

Militer Myanmar membenarkan kudeta 1 Februari karena tudingan penipuan dalam pemilihan umum November 2020 yang dimenangkan oleh Partai Suu Kyi. Meski, Komisi Pemilihan mengatakan, bahwa pemungutan suara itu sudah adil dan sesuai.

Pemimpin Junta Jenderal Min Aung Hlaing, kemudian berjanji untuk mengadakan pemilihan umum baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang, namun tidak memberikan kerangka waktu. Militer secara sepihak memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun dan kekuasaan dilimpihakan atasnya,

Dalam sambutannya yang dibacakan di televisi pemerintah oleh seorang penyiar, Jenderal Hlaing mengatakan para pemimpin protes dan penghasut akan dihukum. Dia juga mengancam akan melakukan tindakan terhadap pegawai negeri yang menolak bekerja.

Sejak kudeta, ribuan massa turun ke jalan di kota-kota besar Myanmar memprotes kekuasaan militer. Pengunjuk rasa juga menuntut pemilu untuk dihormati.

Akhir pekan lalu, hari paling berdarah menyelimuti Myanmar. Kerusuhan pendemo terjadi. Polisi menembakkan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa di Yangon pada Senin (1/3) dan kemudian menyisir jalan-jalan samping, menembakkan peluru karet. Setidaknya 21 pengunjuk rasa telah tewas sejak kerusuhan dimulai. Tentara mengatakan satu polisi tewas.