Potensi Kredit UMKM Masih Besar, Bank Harus Ambil Peluang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Segmen UMKM dianggap menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Akan tetapi, banyak UMKM yang usahanya berguguran akibat dampak pandemi Covid-19. 

Menurut Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sis Apik Wijayanto dari jumlah UMKM yang mencapai 64,2 Juta, sebanyak 67 persen UMKM belum menerima pembiayaan. Menurutnya, besarnya UMKM yang belum tersentuh oleh sektor perbankan merupakan potensi yang bisa digarap bank.

“Para UMKM sangat bisa berkolaborasi dengan kami sebagai lembaga keuangan yang mempunyai visi kinerja unggul dan layanan terbaik dan berkelanjutan,” ujarnya saat webinar Media Discussion Infobank TalkNews dengan tema ‘Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Daya Tahan UMKM: Mampukah Melewati Krisis?’, Jumat (26/2).

Apik menyebut potensi segmen UMKM yang besar ini juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop). Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso pun mendorong perbankan untuk terus mendukung sektor UMKM melalui penyaluran kreditnya.

Menurutnya, salah satu kunci pemulihan ekonomi dapat disumbang dari segmen UMKM. Dirinya juga mengajak industri perbankan untuk meningkatkan porsi kredit ke UMKM menjadi 30 persen. 

“Bahwa perkreditan usaha kecil sesuai aturan masih 20 persen dan mentoknya disitu saja. Kita ke depan juga mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM lebih besar hingga 30 persen,” ucapnya..

Berdasarkan data Kemenkop UKM, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97 persen pada 2020. Hal ini karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan kalangan UMKM. 

Sedangkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor produktif pada 2020 meningkat menjadi 57,25 persen bila dibandingkan 2019 sebesar 52 persen. Tercatat porsi penyaluran KUR pada 2020 terbesar disalurkan sektor perdagangan 42,8 persen, sektor pertanian sebesar 29,6 persen dan jasa sebesar 14,9 persen.

Dari sisi moneter dan makro, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Yunita Resmi Sari mengatakan Bank Indonesia telah menyiapkan empat langkah untuk mempercepat penyelamatan UMKM pasca Covid-19. Adapun empat langkah percepatan itu diantaranya, komunikasi kebijakan darurat Covid-19 kepada UMKM, program virtual peningkatan kapasitas UMKM, sinergi aksi mempercepat akses pembiayaan/permodalan dan pemanfaatan digital payment dan penjualan.

“Realisasi ini akan menghasilkan peningkatan penjualan dan omset sehingga terjadi perbaikan cashflow. Lalu, terdapat restrukturisasi dan realisasi kredit yang mendukung perbaikan cashflow,” ucapnya.

Diharapkan, langkah-langkah tersebut dapat menyelesaikan tiga permasalahan UMKM akibat Covid-19, seperti permasalahan cashflow yakni hambatan distribusi dan penjualan menurun, berdampak negatif pada cashflow, lalu modal karena penurunan laba dan meningkatnya pengeluaran rutin yang menggerus modal UMKM, serta bahan baku sebab kenaikan harga dan terbatasnya suplai bahan baku mempersulit proses produksi.

“Apakah UMKM bisa melewati krisis? Bisa! Dengan meningkatkan kapasitas dan tidak hanya bertahan tapi bisa naik kelas,” ucapnya.

Dalam menopang sektor UMKM pada masa pandemi, peran perusahaan penjamin sangatlah penting, salah satu badan usaha milik negara yang bergerak penjaminan kredit, PT Askrindo (Persero) turut mendorong roda bisnis UMKM dengan memberikan penjaminan kredit melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dan program kredit modal kerja (KMK) dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Direktur Utama Askrindo Dedi Sunardi mengatakan per Januari 2021 Askrindo telah menjamin kredit modal kerja dalam program PEN sebesar Rp 10,7 triliun yang diberikan kepada 444,3 ribu UMKM. 

“Pemberian kredit ini berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Hari ini kita melakukan koordinasi dengan beberapa Himbara dan difasilitasi oleh Kemenkop untuk melakukan akselerasi pertumbuhan PEN ini,” ucapnya.

Tercatat KUR yang telah dijamin oleh Askrindo sebesar Rp 455 triliun yang diberikan kepada 22,8 juta UMKM dan berhasil menyerap 43,2 juta tenaga kerja. Sepanjang 2020, KUR yang dijamin Askrindo didominasi oleh sektor perdagangan, sebanyak Rp 54,68 triliun atau 49,3 persen dari total penyaluran penjaminan mengalir ke sektor ini.