India Ingin Berdagang dengan China Meski Bersengketa
China menjadi mitra dagang terbesar India
REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi sedang berupaya untuk menarik hubungan perdagangan India dengan China. Langkah itu terjadi ketika kedua negara masih mengalami ketegangan di perbatasan Himalaya.
Menurut data terbaru oleh Kementerian Perdagangan India, perdagangan dua arah antara China dan India tahun lalu mencapai 77,7 miliar dolar AS. Jumlah tersebut menjadikan Beijing mitra dagang terbesar di New Delhi selama periode tersebut.
India masih sangat bergantung pada impor alat berat dan peralatan telekomunikasi dari China selama periode tersebut. Keseluruhan ekspor China ke India berjumlah sekitar 58,7 miliar dolar AS.
Jumlah tersebut lebih banyak daripada pembelian India dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Emirat Arab (UEA) jika digabungkan. UEA adalah mitra dagang terbesar ketiga India.
Dikutip dari Sputniknews, statistik baru juga menunjukkan bahwa perdagangan bilateral antara India dan AS, yang merupakan mitra dagang terbesar New Delhi pada 2019-20, mencapai 75,9 miliar dolar AS.
Perdagangan dua arah antara AS dan India pada 2019-20 hampir mencapai 88,75 miliar dolar AS. Jumlah itu sedikit meningkat dari sekitar 87,96 miliar dolar AS antara India dan AS selama periode yang sama tahun sebelumnya.
Kemunculan kembali China sebagai mitra dagang terbesar India terjadi meskipun pemerintah Modi berupaya untuk menarik hubungan komersial dengan tetangga timur. Upaya itu dipandang sebagai pembalasan New Delhi atas kebuntuan perbatasan yang sedang berlangsung yang dimulai pada Mei tahun lalu.
India telah melarang lebih dari 200 aplikasi China, termasuk aplikasi perpesanan WeChat dan aplikasi video pendek TikTok. Aturan itu diberlakukan sejak awal pertarungan antara pasukan militer kedua negara di wilayah timur Ladakh.
Pada April tahun lalu, pemerintah juga mengamandemen aturan Penanaman Modal Asing (FDI) untuk mewajibkan masuknya uang dari Cina untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pemerintah India. Beijing menjuluki kebijakan FDI baru New Delhi sebagai diskriminatif dengan alasan bahwa itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).