KBRI Myanmar Didemo, Dubes: Kondisi Aman
Pihak KBRI menemui para demonstran untuk menjelaskan duduk perkaranya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon didemo warga Myanmar, Selasa (23/2). Kemarahan warga disulut oleh laporan Reuters yang mengatakan bahwa Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk mengirim pengawas dalam memastikan junta mengadakan pemilihan umum (pemilu) baru.
"Aman," ujar Duta Besar untuk Myanmar, Iza Fadri ketika ditanya Republika.co.id tentang kondisi terkini di KBRI Yangon, Selasa (23/2).
Dubes Iza mengatakan, demo di depan KBRI Yangon dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat. Seorang jurnalis Aljazirah, yang merupakan mantan koresponden Reuters di Myanmar, Hin Zaw mengunggah di Twitter terverifikasinya sejumlah foto yang memperlihatkan kedubes RI di Yangon telah dikepung warga lokal dengan berbagai papan tulisan berisikan protes.
Foto pemimpin de facto Aung San Suu Kyi juga terlihat dibawa oleh para pengunjuk rasa. "Kita tidak butuh pemilihan lain," tulis tanda dari pemrotes dengan hastag #respectourvotes.
Setelah beberapa jam, pihak KBRI menemui para pendemo dan menjelaskan duduk perkaranya. "Kami temui dan jelaskan bahwa pemberitaan itu tidak benar, kemudian (warga) berangsur kembali," ujar Dubes Iza.
Laporan Reuters mengatakan, bahwa Indonesia mendorong plan of action atau rencana aksi ASEAN untuk mengirim pengawas dalam memastikan junta mengadakan pemilihan yang adil, seperti telah dijanjikan. Warga marah, sebab menganggap junta tidak sah apalagi telah melakukan kudeta pada 1 Februari dan menangkap para pemimpin partai berkuasa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah juga membantah laporan Reuters tersebut. Faizasyah mengatakan, ini adalah kesalahpahaman pemberitaan oleh Reuters yang seakan RI mendorong pemilu baru di Myanmar.
Sebaliknya, RI mengajak ASEAN untuk mencari solusi untuk kebuntuan politik dalam sengketa pemilu di Myanmar, bukan dengan pemilu baru seperti yang diberitakan Reuters.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti arahan dari pembicaraan antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk membentuk pertemuan Khusus Para Menlu ASEAN dalam menyelesaikan kebuntuan politik di negara tersebut.
Dalam penjajakanya, Menlu Retno baru bertemu dengan dua menlu, yakni menlu Brunei dan Singapura. Faiza mengatakan, proses pertemuan dengan menlu negara anggota ASEAN lain masih berjalan hingga saat ini.
"Terlalu dini, jika dalam satu artikel sudah ada rencana aksi, yang salah satunya menyebutkan seakan-akan RI mendukung satu proses pemilu di Myanmar," ujar Faizasyah.
"Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia karena yang kita ingin garis bawahi adalah bagaimana kita mencari satu penyelesaian damai di Myanmar yang bersifat satu proses politik demokrasi inklusif yang melibatkan semua pihak," ujarnya melanjutkan.
Faizasyah kembali menegaskan posisi Indonesia terhadap Myanmar terkait situasi politik di negara tersebut. "Posisi Indonesia tetap sama, sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu pernyataan yang sangat jelas," tegasnya.
Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar dan mengimbau pihak-pihak di sana menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN. Prinsip tersebut di antaranya komitmen pada hukum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan konstitusional.
Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Indonesia pun mendesak pihak-pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga tidak semakin memperburuk situasi di Myanmar.