Program Kartu Prakerja Gelombang 12 Resmi Dibuka Hari Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi membuka Program Kartu Prakerja Gelombang 12 hari ini (Selasa, 23/2). Hal itu menandai dimulainya program tersebut pada 2021.

Airlangga yang merupakan Ketua Komite Cipta Kerja mengatakan, Program Kartu Prakerja berhasil menjalankan mandatnya sebagai program pengembangan kompetensi kerja sekaligus perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19. Maka, pemerintah memutuskan melanjutkan program itu pada tahun ini, dengan total anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk semester pertama 2021.

“Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan paska pandemi," ujar Airlangga melalui keterangan resmi, Selasa (23/2).

Skema Program Kartu Prakerja pada Semester I 2021 sebagai berikut. Bantuan pelatihan sebesar satu juta rupiah serta dana insentif pascapelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan. Kemudian dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp 50 ribu setiap survei. 

Adapun total kuota semester I sebanyak 2,7 juta orang. Demi pemerataan, setiap Kartu Keluarga (KK) dibatasi maksimal 2 anggota keluarga yang bisa menjadi penerima Kartu Prakerja. Sedangkan kuota peserta pada Gelombang 12 sebanyak 600 ribu orang. 

Baca juga : PNS Terdampak Banjir Boleh Ajukan Cuti Hingga Satu Bulan

Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital. Peserta bisa memilih pelatihan yang diinginkan.  

Pendaftaran Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas. Baik pencari kerja, lulusan baru, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan maupun pelaku wirausaha, asalkan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Guna mendorong pemerataan penerima bantuan, tidak semua WNI bisa menerima manfaat Program Kartu Prakerja. Berdasarkan Permenko 11 Tahun 2020, penerima bansos Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteran Sosial, Bantuan Subsidi Upah, maupun Banpres Produktif Usaha Mikro), penerima Kartu Prakerja tahun 2020, dan anggota TNI/Polri, ASN, Komisaris/Direksi BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, serta pihak lain yang diatur dalam peraturan itu tidak dapat menerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Menko mengapresiasi Program Kartu Prakerja sebagai pelopor reformasi layanan publik yang menggunakan teknologi digital end-to-end. “Penggunaan teknologi digital memungkinkan program ini diakses oleh masyarakat di 514 kabupaten dan kota dalam waktu cepat. Selain itu, seluruh proses transfer dana dan transaksi pembelian pelatihan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” jelas Airlangga. 

Keberhasilan Program Kartu Prakerja telah divalidasi oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020. Sebanyak 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan, keterampilan mereka meningkat. 

Kemudian sebanyak 81,2 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan dana insentif pascapelatihan digunakan membeli kebutuhan sehari-hari yang sesuai penugasan sebagai program perlindungan sosial selama masa pandemi. Dalam hal pengembangan kompetensi, Survei Evaluasi yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana mencatat, sebanyak 94 persen penerima Kartu Prakerja mengalami pengembangan kompetensi melalui skilling, upskilling, dan reskilling. 

Lalu lebih dari sepertiga penerima Kartu Prakerja yang semula tidak bekerja berubah menjadi bekerja, baik sebagai karyawan maupun pelaku wirausaha. Pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui laman resmi www.prakerja.go.id, dan informasi terkait Program Kartu Prakerja bisa diakses di akun media sosial resmi Instagram @prakerja.go.id.