Pemerintah Beri Batas Waktu 2 Bulan untuk Mengkaji UU ITE
Mangkaji ulang UU ITE agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah resmi membentuk tim untuk mengkaji ulang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah memberi waktu selama dua bulan kepada tim tersebut untuk mempelajari UU ITE secara mendalam.
Mahfud menjelaskan bahwa Presiden Jokowi meminta untuk mengkaji ulang UU ITE yang dianggap oleh sebagian masyarakat dinilai perlu untuk direvisi karena banyak yang bersifat pasal karet.
Mahfud menambahkan, selama menunggu tim mengkaji ia meminta kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk menerapkan UU ITE dengan betul-betul memastikan tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
Video Editor | Fakhtar Khairon Lubis