Haram Senjata Nuklir dan Konsistensi Iran Menurut Pakar

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN—Majid Rafizadeh, ilmuwan politik Iran-Amerika lulusan Harvard menyoroti klaim rezim Iran yang mengatakan bahwa program nuklir mereka hanya dimaksudkan untuk tujuan perdamaian, menyusul keputusan Pimpinan Tertinggi Iran Ali Khamenei yang telah mengeluarkan fatwa berisi larangan produksi dan penggunaan senjata nuklir. 

"Kami menganggap penggunaan senjata seperti itu haram dan kami percaya bahwa tugas setiap orang adalah untuk melakukan upaya untuk mengamankan umat manusia dari bencana besar ini." ujar Khamenei dalam situs resminya yang dikutip di Arab News, Senin (22/2). 

“Dalam sejumlah pertemuan dengan para pemimpin dunia, Iran sering mengutip fatwa ini untuk menjelaskan alasan Teheran tidak lagi memproduksi nuklir, kecuali untuk tujuan perdamaian” ujar Majid Rafizadeh yang dipublikasikan di Arab News.

“Sayangnya fatwa Khamenei telah menjadi sesuatu yang tidak hanya para pemimpin Iran, tetapi juga para pemimpin dunia lainnya, yang bersikeras mengklaim penggunaan program nuklir Teheran adalah untuk tujuan damai,” ujarnya menambahkan. 

Tetapi setiap sarjana atau pengamat Muslim akan menyadari kejanggalan fatwa pimpinan tertinggi itu, lebih seperti pernyataan politik yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan rezim daripada penerapan syariat Islam tentang perdamaian, kata dia. 

Dengan kata lain, seperti parlemen Iran baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang melarang pengawas dari Badan Energi Atom Internasional untuk memeriksa situs nuklir Iran, itu juga bisa mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk mengejar senjata nuklir untuk kelangsungan hidup Iran, duga dia. 

Undang-undang semacam itu akan mengesampingkan fatwa Khamenei, menurut konstitusi Iran. Ini juga menunjukkan bahwa tujuan utama konstitusi Republik Islam Iran bukanlah untuk menerapkan hukum Islam, melainkan untuk memastikan kekuatan pembentukan teokratis. Bahkan Khomeini dalam beberapa kesempatan menyebutkan bahwa hukum Islam dapat diabaikan jika diperlukan. 

Khomeini pernah menyatakan bahwa "pemerintah diberi wewenang untuk secara sepihak mencabut perjanjian Syariah apa pun yang telah disepakati dengan rakyat ketika perjanjian ini bertentangan dengan kepentingan negara atau Islam." 

Pada kesempatan lain, Khomeini menyatakan, “Pemerintah dapat mencegah haji, yang merupakan salah satu kewajiban ketuhanan yang penting, untuk sementara waktu, jika bertentangan dengan kepentingan negara Islam.”

Itulah mengapa Menteri Intelijen Iran Mahmoud Alavi, yang merupakan penasihat dekat Khamenei, menunjukkan bahwa Iran sebenarnya mungkin masih memproduksi senjata nuklir meskipun ada fatwa larangan dari pemimpin tertinggi. Terlepas dari retorika para pemimpin Iran, bukti menunjukkan bahwa program nuklir Iran tidak hanya ditujukan untuk tujuan perdamaian, ujar Majid Rafizadeh.

sumber: https://www.arabnews.com/node/1813241