Epidemiolog Sarankan Dibentuk Klinik Demam di Seluruh Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan sudah memberikan saran kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Binsar Panjaitan terkait penanganan Covid-19. Salah satunya dengan menyediakan klinik demam di seluruh daerah di Indonesia.

"Saya apresiasi ya tadi diundang pak Luhut untuk diskusi penanganan Covid-19 di Indonesia secara virtual. Pak Luhut terbuka dan menerima semua saran. Banyak solusi yang saya sampaikan kepada beliau. Salah satunya harus menyediakan klinik demam," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (4/2).

Kemudian, ia melanjutkan testing yang dilakukan di seluruh daerah saat ini terbatas. Sehingga adanya klinik demam ini bisa menjadi solusi perencanaan yang tepat. Namun, ia mengingatkan pemerintah harus punya perencanaan yang matang jika memang ingin menyediakan klinik demam.

"Deteksi dini secara aktif dan masif bisa dimulai dari mendirikan klinik demam. Ini yang tadi saya sarankan. Hal ini harus segera ditindaklanjuti. Ya percuma meminta saran tetapi tidak ada perubahan," kata dia.

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan penguatan respon tingkat komunitas. Prinsip bottom up dari dan oleh untuk masyarakat. Lalu, harus ada kader kesehatan. Tentunya semua ini harus ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Ia menambahkan Indonesia harus mandiri dengan pasokan peralatan Rapid Test Antigen, APD dan sebagainya. Semua ini harus berbasis produk lokal. Pemerintah harus memiliki stretegi dalam hal ini.

Tidak hanya itu,  untuk diversifikasi vaksin, vaksinasi mandiri itu perlu kajian matang. Dalam hal ini, pemerintah harus proteksi kepada kelompok rawan atau komorbid. Jangan sampai ada celah yang dapat merugikan masyarakat.

"Cegah kasus impor dengan screening dan karantina selama 14 hari. Penting juga proteksi dan dukungan terhadap tenaga kesehatan dan pekerja pelayanan publik. Ini pemerintah harus kendalikan semuanya jika ingin penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi berangsur-angsur ke arah lebih baik," kata dia.

Ia mengimbau kepada pemerintah agar tetap memiliki penguatan komitmen dan konsistensi kebijakan pengendalian yang fokus kepada kesehatan seperti perkuat 3T dan 5M.

"Ya nanti dilihat saja respon dari pemerintah bagaimana. Saya sudah kasih saran berarti harus ada tindak lanjutnya. Kalau tidak ada nanti masyarakat bertanya dan kondisinya juga tidak akan ada perubahan," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat dengan sejumlah epidemiolog dan dokter untuk membahas penanganan covid-19, Kamis (4/2). Informasi terkait rapat ini juga telah dibenarkan oleh Deputi Investasi & Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto.

"Iya (rapat)," kata Seto saat dikonfirmasi, Kamis (4/2).

Tak cuma Luhut, sejumlah pejabat kementerian dan lembaga juga hadir dalam rapat tersebut. Salah satunya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono hingga Kepala BNPB Doni Monardo.

Hadir juga perwakilan epidemiolog mulai Tim Sinergi Mahadata UI Iwan Ariawan, Dr Pandu Riono, Dr Dicky Budiman. Dalam diskusi ini juga hadir Ketua Perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter lainnya hadir untuk memberi masukan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menurunkan laju penularan kasus Covid-19 dilakukan dengan optimal. Karena itu, ia meminta agar PPKM ini dilakukan dengan pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal.

“Arahan bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW dan melibatkan dari satgas dari pusat sampai satgas terkecil,” jelas Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto usai sidang kabinet paripurna tentang penanganan pandemi Covid-19 dan tindak lanjut program vaksinasi di Istana Negara, Rabu (3/2).