Pakar: Kudeta Politik dalam Institusi Partai Kerap Terjadi.
Permasalahan perebutan kepemimpinan dalam sebuah partai memang hal yang lumrah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perebutan atau kudeta politik dalam institusi partai, memang kerap terjadi. Terlebih, jika gerakannya sudah sistematis dan semakin membesar. Berbagai cara demi merebut kekuasaan partai disebutnya juga bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung.
Demikian diungkap Pengamat politik Adi Prayitno, Selasa (2/2). Dia mengatakan, permasalahan perebutan kepemimpinan dalam sebuah partai memang hal yang lumrah.
Namun demikian, hal tersebut hanya berlaku bagi internal partai, dan tidak untuk pihak eksternal. "Nggak masuk akal kalau dari pihak luar. Itu tidak dibenarkan dan bukan demokrasi," ujar dia ketika dihubungi Republika.
"Kalau mau secara langsung ya mengganti ketua umum. Kalau tidak langsung, ya mempreteli atau menyusupi orang-orang yang berseberangan dengan ketua umum. Kan biasanya juga begitu," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.
Menurutnya, hal tersebut juga memang banyak ditemui di lingkungan partai-partai yang ada di Indonesia. Bahkan, polemik itu ia nilai selalu menjadi momok dalam kancah perpolitikan nasional.
Lanjutnya, AHY yang mengundang media dan melakukan konferensi pers terkait itu, bisa diartikan jika perebutan pucuk kepemimpinan itu telah mencapai antiklimaks. Terlebih, ketika upaya-upaya pendukungnya membawa pihak luar. "Ini nggak main-main," tambah dia.
Jalur Hukum
Adi menegaskan, jika pernyataan AHY terhadap lima tokoh yang ingin merebut kekuasaan Demokrat berasal dari internal serta eksternal partai memang fitnah, Moeldoko dan mantan-mantan petinggi Demokrat selaku yang disinggung, dia nilai, seharusnya bisa menempuh jalur hukum.
Namun demikian, pernyataan Moeldoko yang sebelumnya hanya menampik klaim Demokrat dan meminta untuk tidak membawa nama presiden, dia nilai, bukan sebuah sanggahan.
Sebaliknya, pernyataan Moeldoko dia sebut sebagai konfirmasi yang akhirnya membuat masyarakat menyimpulkan pemikirannya sendiri.
"Tidak ada pernyataan itu adalah fitnah atau pencemaran nama baik. Karena kalau sudah merujuk pada hal itu, seharusnya hukum yang berbicara," tambah dia.
Dia melanjutkan, tuduhan AHY sebenarnya sangat serius. Utamanya, ketika membawa nama Moeldoko, orang terdekat lingkungan Presiden Jokowi. Sehingga, klarifikasi untuk menampik tuduhan Demokrat dan AHY, ia nilai tidak kuat.
"Kalau iya, harus ada penegasan ini berita bohong dan fitnah, apalagi sudah bawa ring kekuasaan," ungkap dia.