Pembentukan Holding Pangan Ditargetkan Tahun Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan holding BUMN pangan dapat terwujud pada tahun ini. Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan holding yang terdiri atas Perum Perikanan Indonesia (Perindo) PT Berdikari, PT Garam, PT Perikanan Nusantara (Perinus), PT Pertani, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PT Sang Hyang Seri (Persero), akan dipimpin PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai induk holding.

"Rencananya sembilan BUMN akan bergabung dalam sebuah holding sebelum akhir 2021. Harapan kita antara triwulan II atau triwulan III 2021," ujar Pahala saat wawancara dengan Republika di Jakarta, Kamis (28/1).

Pahala menyampaikan Kementerian BUMN sedang mengajukan usulan pembentukan holding kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui pelaksanaan inbreng. Dengan demikian, saham-saham BUMN yang tergabung dalam holding pangan akan berada di bawah satu kepemilikan holding.

Selain membentuk holding pangan, kata Pahala, Kementerian BUMN juga akan menggabungkan perusahaan pelat merah yang memiliki fokus bisnis yang sama seperti Perindo dengan Perinus, PPI dengan BGR Logistics di sektor logistik, serta Sang Hyang Seri dengan Pertani.

"Kedua perusahaan yang ada di masing-masing sub klaster nantinya akan kita gabungkan sambil juga melakukan holdingisasi melalui inbreng saham yang dimiliki pemerintah," ucap Pahala.

Pahala mengatakan saat ini merupakan momen yang tepat dalam pembetukan holding pangan. Sektor pangan menjadi salah satu yang tetap tumbuh pada masa pandemi saat ini.

Pahala menyampaikan pembentukan holding pangan merupakan upaya pemerintah dalam mendorong penguatan ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pangan domestik, dan mengurangi secara bertahap ketergantungan impor pangan yang selama ini terjadi. Pahala berharap holding pangan juga mampu mendorong produktivitas dan distribusi yang lebih efektif dan efisien.

"Harapan kita dengan holding, kita bisa melakukan pengembangan lebih baik karena koordinasi akan lebih bisa dimonitor," lanjut Pahala.

Hal ini, kata Pahala, jauh lebih efektif ketimbang masing-masing BUMN yang bergerak di bidang yang sama berjalan sendiri-sendiri. Pahala menilai kehadiran holding juga akan mendorong BUMN lebih fokus dalam menggarap inti bisnis dan komoditas masing-masing dengan menciptakan rantai pasok yang terintegrasi. Pahala mafhum, upaya kemandirian pangan tak bisa dilakukan BUMN, melainkan perlu bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

"Setelah pembentukan holding, kita perlu memastikan bagaimana operasi masing-masing BUMN memiliki tingkat level operasi, logistik, kebijakan pengadaan yang sama. Ini merupakan satu proses yang harus dilakukan," ungkap Pahala.

Pahala menyebut sinergitas antarlini, baik antarBUMN maupun dengan kementerian/lembaga terkait tak hanya akan menguatkan ketahanan pangan dalam negeri, melainkan juga membuat Indonesia menjadi produsen disegani di dunia. Untuk menuju ke sana, Pahala tak menampik bahwa hal tersebut memerlukan waktu, meski bukan hal yang mustahil.

"Indonesia memiliki potensi sebagai pemain kelas regional, minimal untuk komoditas gula karena RNI dan PTPN punya fasilitas produksi on form dengan luasan dan kapasitas produksi paling besar di Asia Tenggara," sambung Pahala.

Indonesia, lanjut Pahala, bahkan pernah menjadi eksportir gula. Pencapaian ini yang ingin kembali dilakukan BUMN dengan holding pangan. Pahala mengatakan Indonesia memerlukan perbaikan operasional, modernisasi pertanian, hingga recofusing pada industri gula. Kementerian BUMN, ucap Pahala, juga tengah menyusun peta jalan pemanfaatan sekitar 30 pabrik gula milik RNI dan PTPN agar mampu kembali produktif.

"Saya percaya ini bisa dilakukan tiga tahun sampai lima tahun sepanjang kita bisa secara fokus melakukan pengembangan secara baik," lanjut dia.

Pahala mengatakan peningkatan produktivitas gula guna menekan ketergantungan impor merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Pahala menilai proses mengurangi ketergantungan akan impor gula akan dilakukan secara bertahap hingga 2024.