Sri Mulyani: Anggaran PEN Tahun Ini Berpotensi Membengkak
Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 553,1 T.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditetapkan sebesar Rp 553,1 triliun masih berpotensi mengalami kenaikan. Sebab, dalam postur yang ada, pihaknya belum memasukkan data insentif usaha di sektor perpajakan.
Dalam postur terbaru, pemerintah menetapkan anggaran PEN tahun ini sebesar Rp 553,1 triliun. Tapi, Sri menuturkan, kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha masih harus dihitung dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi.
"Jadi, kemungkinan, anggaran PEN 2021 masih akan lebih tinggi apabila insentif dunia usaha kami laporkan," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual pada Rabu (27/1).
Dalam postur terbaru, pemerintah baru membuat empat pos besar di program PEN. Pertama, sektor kesehatan dengan kebutuhan Rp 104,70 triliun. Semula, nilainya hanya sekitar Rp 50 triliun yang kemudian dinaikkan seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat.
Program perlindungan sosial mendapatkan alokasi Rp 150,96 triliun. Sri menjelaskan, beberapa kegiatan, seperti kartu sembako di Jabodetabek dan non-Jabodetabek akan dilanjutkan dengan kenaikan nilai manfaat, yakni dari Rp 200 ribu menjadi Rp 300 ribu, selama empat bulan.
"Nanti akan kita lihat apakah akan diperpanjang hingga enam bulan," katanya.
Diskon listrik tetap dilakukan pada tahun ini. Sri menjelaskan, skemanya adalah tiga bulan dengan besaran diskon yang sama seperti tahun lalu, yakni gratis untuk pelanggan 450 VA dan 50 persen untuk 900 VA. Pada tiga bulan berikutnya, diskon akan diturunkan menjadi hanya 50 persen untuk 450 VA dan 25 persen untuk 900 VA.
Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, terutama pada saat ekonomi semakin memulih. "Di saat ekonomi mulai tumbuh, maka normalisasi dan bantuan pemerintah mulai ditarik," ucap Sri.
Selain itu, program prioritas mendapatkan alokasi Rp 141,36 triliun. Beberapa di antaranya untuk ketahanan pangan atau food estate, membangkitkan kembali sektor pariwisata yang terdampak signifikan akibat pandemi, dan pengembangan sektor teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).
Dukungan untuk UMKM dan pembiayaan korporasi pun dilanjutkan dengan anggaran Rp 156,06 triliun. Salah satunya, untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR.