Youtube Perpanjang Penangguhan Akun Trump
Akun Trump masih dibekukan karena khawatir bisa jadi alat pemicu kekerasan.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Youtube mengatakan, tetap menangguhkan akun mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tanpa batas waktu, Selasa (26/1) waktu setempat. Hal ini diputuskan setelah perusahaan induk Google itu memperpanjang larangan yang diberlakukan pada pertengahan bulan ini usai insiden Capitol Hill.
"Mengingat kekhawatiran tentang potensi kekerasan yang sedang berlangsung, saluran Donald J Trump akan tetap ditangguhkan," kata juru bicara YouTube seperti dilansir laman The Guardian, Rabu (27/1). "Tim kami tetap waspada dan memantau perkembangan baru dengan cermat," ujarnya melanjutkan.
Pada 12 Januari, Youtube telah mengumumkan penangguhan akun Trump setelah insiden pemberontakan di Capitol. Saat itu, Youtube mengatakan akan menangguhkan akun Trump tanpa batas waktu. Setelah meninjau kembali masalah itu, pihak platform video memutuskan untuk tetap memberlakukan penangguhan tersebut.
Di bawah penangguhan, akun Trump akan tetap online. Namun mantan presiden tidak akan dapat mengunggah video baru.
Komentar di bawah video yang ada juga akan tetap dinonaktifkan. Perusahaan tidak memberikan indikasi kapan penangguhan itu akan dicabut.
Youtube adalah salah satu dari beberapa platform teknologi besar yang mengambil tindakan terhadap Trump pada awal Januari. Sebab khawatir risiko perpesanannya dapat memicu kekerasan.
Pada 8 Januari Twitter lebih dulu melarang Trump secara permanen dari platformnya dalam semua kapasitas. Itu termasuk menangguhkan akun Twitter pribadi Trump dan menindak akun lain yang Trump coba kicaukan untuk menghindari larangan, termasuk akun resmi kepresidenan @POTUS dan akun kampanyenya @TeamTrump. Setelah Trump meninggalkan kantornya, @POTUS diserahkan kepada Joe Biden.
Sementara itu, Facebook dan Instagram tetap menangguhkan akun Trump sambil menunggu keputusan dari Dewan Pengawas platform. Dewan tersebut terdiri dari 30 pejabat dari seluruh dunia yang bekerja sebagai "mahkamah agung" Facebook.
Tugas mereka dimaksudkan untuk memiliki keputusan akhir yang lebih obyektif tentang keputusan moderasi jaringan sosial. Belum diumumkan kapan dewan akan menangani masalah tersebut.