Malaysia Kenalkan Dasar Pemerintahan Islami, Manhaj Rabbani

REPUBLIKA.CO.ID, PUTRAJAYA -- Pemerintah Malaysia memperkenalkan kebijakan Manhaj Rabbani sebagai dasar pemerintahan islami. Kebijakan tersebut didasarkan pada tiga ciri utama, yakni thaqafah (ilmu), ruuhaniyyah (spiritualitas), dan dakwah (aktivisme).

Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama), Datuk Seri Zulkifli Mohamad Al-Bakri, mengatakan Manhaj Rabbani adalah sebuah konsep yang dekat dengan masyarakat, jelas, mudah dipahami dan dapat ditafsirkan pada level individu, komunitas, organisasi dan nasional. Saat menyampaikan pesan online terkait majelis lembaga di bawah departemennya, ia memaparkan kebijakan tersebut mewajibkan seseorang berpegang pada prinsip ubudiyyah (pengabdian) kepada Tuhan.

"Kebijakan tersebut juga sejalan dengan posisi Malaysia sebagai negara Islam dan diperkuat lebih lanjut melalui sila pertama Rukun Negara yaitu Ketuhanan," kata Zulkifli, dilansir di Bernama, Selasa (26/1).

Ia menjelaskan, inti dari kebijakan Manhaj Rabbani adalah Maqasid Syariah dan tingkat pencapaian berdasarkan kebijakan tersebut akan diukur dengan penerapan aplikasi i-MaqSD, di bawah lingkup Divisi Maqasid Syariah Departemen Pembangunan Islam Malaysia. Aplikasi i-MaqSD telah dirancang untuk mengukur secara ilmiah tingkat penerapan lima prinsip Maqasid Syariah pada pelaksanaan fungsi instansi di bawah Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama).

Aplikasi ini juga terintegrasi dengan 17 agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Pelaksanaannya akan menggunakan metode penelitian campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif, dengan melibatkan enam bidang utama dan 29 indikator yang berhubungan langsung dengan fungsi masing-masing instansi.

Enam bidang tersebut di antaranya Hukum dan Peradilan Syariah, Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Sosial Ekonomi Umat, Dakwah dan Media, Institusi Masjid, dan Kepemimpinan serta Tata Kelola. Zulkifli mengatakan, berdasarkan pilot project i-MaqSD yang telah dilaksanakan Divisi Maqasid pada 14 instansi di bawah departemen tersebut tahun lalu, secara keseluruhan tingkat pencapaiannya mencapai 85,9 persen.

Dalam pesannya, Zulkifli juga meminta instansi di bawah departemennya merampingkan unit komunikasi korporat masing-masing agar setiap isu yang muncul di media termasuk media sosial segera ditangani. "Ada lembaga-lembaga yang masih ragu-ragu menanggapi meski isu (di media) sudah dibahas. Harus ada rencana rinci jika sebuah isu muncul, tindakan apa yang akan diambil untuk menyelesaikannya. Diam tidak akan menyelesaikan apa pun," katanya.

Dia mengatakan, lembaga yang fokus pada distribusi bantuan seperti Baitulmal pada Dewan Agama Islam Wilayah Federal, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, harus memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk menyebarkan laporan kegiatan.

"Kami tidak ingin unggahan di media sosial dilakukan setengah hati dengan hanya 10 like. Setiap kali Anda mengunggah sesuatu, biarkan itu menyebar dengan ribuan share, like, dan retweet. Media sosial bisa menjadi ruang gema yang mengirimkan berita benar dan positif jika kita benar-benar menginginkannya," tambahnya.

Zulkifli kemudian mengatakan, meski dua sidang parlemen tahun ini bisa ditunda karena adanya deklarasi darurat, tindakan penyelesaian masalah seperti RUU Wakaf, RUU Peradilan Syariah (RUU Peradilan Pidana) atau RUU355 dan Royal Commission of Inquiry (RCI) untuk mengusut dugaan penyelewengan dana di Lembaga Tabung Haji (TH), harus dilanjutkan.