Survei KedaiKOPI: Publik Nilai Kinerja KPK Membaik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukan 85,8 persen responden menilai kinerja KPK membaik. Hal itu karena banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, termasuk terhadap dua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Persepsi masyarakat mengatakan semakin banyak OTT yang dilakukan oleh KPK, semakin efektif kinerja yang KPK lakukan," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam keterangan resminya, Selasa (26/1).

Hasil survei KedaiKOPI ini menunjukkan, masyarakat menganggap strategi represif adalah pilar pemberantasan korupsi yang efektif (84,3 persen) dibandingkan dengan strategi lainnya, seperti strategi edukasi (68,8 persen), dan strategi sistem perbaikan (72-77,9 persen). 

Kunto mengatakan, strategi penangkapan atau tindakan represif dari KPK ini merupakan strategi yang paling mudah terlihat hasilnya oleh masyarakat. Terlebih KPK baru saja melakukan penangkapan besar kepada dua menteri di penghujung tahun 2020.

Namun, ketika responden diberikan pilihan "banyak OTT" atau "korupsi sedikit" sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, pilihan responden terpolarisasi menjadi 50:50. Sebanyak 50,7 persen responden memilih "banyak OTT" sebagai indikator keberhasilan dan terdapat 49,3 persen lainnya yang memilih "korupsi sedikit". 

"Setelah dianalisis lanjutan, terlihat bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah mengutamakan OTT sebagai indikator keberhasilan," katanya.

Berdasarkan survei, dampak yang dilakukan dari OTT dua menteri oleh KPK adalah meningkatnya kepercayaan publik pada KPK di antara lembaga negara lain di Indonesia. Sejauh ini, KPK disebut Kunto menjadi lembaga yang paling dipercaya di urutan ke-3 setelah TNI dan presiden, dengan rata-rata di angka 6,90 dalam interval 1 hingga 10. 

Hasil survei itu ditegaskan oleh Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023, Yenti Ganarsih. Menurutnya, sejauh ini kinerja KPK memang bagus. Dirinya juga masih berharap pada kasus-kasus rumit KPK lainnya yang masih ada di kejaksaan. Di sisi lain, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menyorot komunikasi publik KPK yang dianggap masih kurang. 

"KPK itu bicara ke publik hanya pada satu kali event, itu aja kalau ada OTT baru kemudian berbicara ke publik, tetapi ketika mereka ingin melakukan strategi pencegahan dengan pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh KPK kepada publik, itu jarang sekali berbicara ke publik," katanya.