Pemprov DKI Cari Lahan Baru Makam Jenazah Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Pemprov DKI Jakarta Suzi Marsitawati mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya menyediakan lahan pemakaman bagi jenazah Covid-19. Suzi mengungkapkan, kini Pemprov DKI tengah menyiapkan lahan baru di TPU Srengseng Sawah Jakarta Selatan sebanyak 600 petak makam.

"Kita buka pertama itu 600 (petak makam) dan sekarang sudah mau selesai," kata Suzi di Balai Kota Jakarta, Senin (25/1).

Namun, menurut Suzi, dalam mempersiapkan lahan makam cukup sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dia menjelaskan, pada awal pandemi Covid-19 terjadi, untuk memudahkan pemakaman jenazah akibat virus corona, Pemprov DKI menyediakan dua lokasi yang saat itu paling memungkinkan untuk digunakan, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.

"Sebetulnya itu bukan untuk khusus Covid, tapi pada saat pandemi, kita mempermudah. Kenapa? Karena pada saat itu kita masih kan kekhawatiran, ketakutan, sehingga jenazah itu supaya langsung dibawa ke makam, supaya tidak ada lagi dibawa lah ke rumah jadi langsung (dimakamkan)," ujarnya.

Meski demikian, dalam waktu kurang dari 10 bulan, kedua TPU itu telah penuh terisi. Hal itu membuat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta harus mencari lokasi di TPU lain.

"Kita juga perlu koordinasi karena menggali makam itu kan prosesnya lama. Kita koordinasi antar SKPD agar bisa membantu proses penggalian," tutur dia.

Suzi menuturkan, salah satu upaya pencarian lokasi baru itu adalah dengan membeli sejumlah lahan TPU, di antaranya adalah TPU Srengseng Sawah, TPU Kampung Dukuh, TPU Semper, TPU Joglo, dan TPU Bambu Wulung.

Adapun pembelian lima lahan TPU itu menggunakan dana dari APBD Perubahan 2020 mencapai sekitar Rp 185 miliar. Namun, Suzi menjelaskan, pembelian lahan itu tidak sampai menelan biaya Rp 185 miliar.

"Nggak semua Rp 185 miliar. Kan ada penawarannya ya," ucapnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk membuka lahan pemakaman yang telah dibeli. Berdasarkan alokasi APBD Perubahan 2020, Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 219 miliar untuk pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) makam.

Pemprov DKI beralasan, pengadaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam Covid-19 di tengah krisis lahan makam.

"Saya dapat info bahwa Pemprov DKI sudah membayar sekitar Rp 185 miliar untuk pengadaan tanah RTH makam. Kalau tanah untuk makam tersebut sudah dibayar, maka seharusnya segera digunakan untuk masyarakat. Tapi, realitanya hingga saat ini malah terjadi krisis pemakaman Covid-19,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/1).

Selain itu, Justin juga menyayangkan Pemprov DKI tidak transparan mengenai lokasi lahan makam telah dibeli. Ia mengaku, hingga saat ini tidak tahu di mana lahan yang telah dibeli. Tidak adanya keterbukaan menurutnya justru terkesan rahasia.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, pembelian lahan makam tersebut diprioritaskan bagi pemakaman jenazah pasien Covid-19. Sedangkan bagi jenazah Covid-19 yang akan dikuburkan di TPU lain dapat dilakukan menggunakan sistem tumpang. Namun, dengan syarat harus memiliki izin dari pihak keluarga.

"Kondisi saat ini iya (pemakaman jenazah pasien Covid-19) karena angka pelayanan pemakaman meningkat karena protap Covid-19, ini alokasi untuk petak makam baru. Untuk TPU lainnya, dapat ditumpang jika mendapat izin keluarga yang dapat ditumpang," jelas Ida.