Barang Milik Negara Senilai Rp 934 Miliar Terdampak Bencana 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) mencatat, bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan selama beberapa hari terakhir telah berdampak signifikan kepada Barang Milik Negara (BMN). Tercatat, ratusan obyek BMN mengalami kerusakan dengan total nilai sekitar Rp 934 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulseltrabar) Ekka Sudana menjelaskan, BMN yang terdampak gempa di Kabupaten Mamuju-Majene sejak Jumat (15/1) mencapai 279 objek. Besaran nilai keseluruhannya mencapai Rp 494,28 miliar.

"Ini berupa bangunan rumah negara dan gedung bangunan kantor yang mendukung tugas fungsi pemerintah pusat, khususnya di Mamuju Majene," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (22/1).

Salah satu gedung yang rusak adalah Gedung Keuangan Negara Mamuju dengan nilai kerugian Rp 75 miliar. Kerusakannya terjadi di lantai satu hingga lima, sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan pelayanan tatap muka.

Tidak hanya bangunan, Ekka menambahkan, gempa juga memberikan dampak pada infrastruktur. Sebanyak 23 obyek jembatan dan jalan nasional Trans Sulawesi sepanjang sekitar 20 kilometer (KM) di Ruas Mamuju-Batas Kabupaten Majene mengalami kerusakan. Nilainya sebesar Rp 405,72 miliar.

Ekka berharap, BMN yang terdampak bencana alam ini dapat segera diklaim menggunakan asuransi BMN. "Betapa pentingnya asuransi. Ketika ada klaim, pembangunan kembali bisa segera dilakukan, tidak perlu nunggu dua sampai tiga tahun seperti proses APBN biasa," tuturnya.

Dampak besar juga terjadi di Kalimantan Selatan yang baru saja mengalami banjir besar pada pekan lalu. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Ferdinan Lengkong mencatat, sebanyak 15 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atau aset mengalami kerusakan. Besaran nilai terdampaknya mencapai Rp 35 miliar.

Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah. Saat ini, Ferdinan menjelaskan, pihaknya masih menunggu laporan dari satuan kerja lain untuk BMN terdampak banjir yang belum masuk ke data pusat.

"Kalau secara informal, rata-rata semua kantor hampir terendam air. Tapi, jumlah pastinya berapa belum dapat kami sampaikan," ujar Ferdinan, dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Direktur BMN Kemenkeu Encep Sudarwan menjelaskan, pihaknya akan memastikan proses klaim dapat berjalan dengan lancar ke wilayah terdampak. Ia meminta kepada semua kantor wilayah DJKN untuk segera mendata mengenai jenis-jenis BMN yang terkena dampak, besaran nilai dan bukti kepemilikannya.

Encep memastikan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan konsorsium asuransi BMN untuk proses klaim. "Mudah-mudahan ini segera dan cepat. Kemarin sudah terkoneksi dengan baik supaya konsorsium bisa melakukan pembayaran," katanya.