Sri Mulyani Targetkan APBD Sumbang Rp 15 T untuk Vaksinasi
Kebutuhan anggaran vaksinasi gratis di Indonesia mencapai lebih dari Rp 74 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan, kas pemerintah daerah (pemda) dapat menyumbang Rp 15 triliun untuk pelaksanaan vaksinasi di tingkat daerah pada tahun ini. Alokasi tersebut dikhususkan untuk eksekusi vaksinasi melalui sumber daya, koordinasi dan pengelolaan berbagai fasilitas kesehatan daerah.
Sri menjelaskan, kebutuhan anggaran vaksinasi gratis untuk semua masyarakat Indonesia mencapai lebih dari Rp 74 triliun. Sebagian besar di antaranya akan dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tapi, Sri mengakui, kas pemerintah pusat tidak bisa menutupi semua kebutuhan. Oleh karena itu, keterlibatan pemda melalui alokasi anggarannya, sangat dibutuhkan, untuk menyukseskan vaksinasi gratis.
"Mayoritas pengadaan vaksin adalah melalui APBN pemerintah pusat. Pelaksanaannya, Rp 15 triliun, adalah untuk daerah dalam melaksanakan eksekusi," tuturnya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI secara virtual, Selasa (19/1).
Dukungan pendanaan dari pemda itu bersumber dari earmarking Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH). Sri menyebutkan, besarannya paling sedikit empat persen dari tahun anggaran 2021, yakni Rp 390,3 triliun.
Jumlah ini akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jangkauan wilayah distribusi vaksin Covid-19.
Sri menuturkan, apabila pemda tidak mendapatkan alokasi DAU tahun ini, dukungan pendanaan bisa bersumber dari DBH sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dukungan pendanaan dari DAU atau DBH akan digunakan untuk beberapa kegiatan vaksinasi. Di antaranya, koordinasi pelaksanaan vaksinasi, dukungan serta fasilitas untuk pelaksanaan vaksinasi hingga pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi.
Distribusi dan handling ke fasilitas kesehatan maupun pengamanan dan ketertiban umum pelaksanaan vaksinasi juga akan dibiayai melalui dukungan pendanaan pemda itu. "Ini memang karena vaksinasi akan rumit," ujar Sri.
Ia menekankan, peranan pemda serta berbagai fasilitas yang dimiliki daerah sangat penting. Sebab, jumlah masyarakat Indonesia sangat banyak dengan geografis yang besar. Di sisi lain, jenis vaksin yang diimpor Indonesia pun beragam, sehingga membutuhkan penanganan berbeda pula.