Investor Wajib Gandeng UMKM, Jokowi: Semuanya Harus Untung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatanganan kerja sama antara investor, asing dan domestik, dengan pelaku UMKM dalam negeri. Sebanyak 56 perusahaan besar dari luar dan dalam negeri menggandeng 196 pelaku UMKM lokal dalam hal produksi, pendampingan, dan bentuk kerja sama lain dengan total nilai Rp 1,5 triliun. Harapannya, pelaku UMKM bisa perlahan menaikkan skala produksinya. 

"Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting. Agar apa, agar UMKM kita bisa masuk dalam rantai produksi global. Global value chains. Agar meningkatkan peluang UMKM kita untuk bisa naik kelas. Yang mikro naik kelas ke yang kecil, yang kecil naik kelas ke menengah, dan menengah naik ke besar," ujar Presiden Jokowi dalam sambutan penandatanganan komitmen PMA dan PMDN dengan UMKM, Senin (18/1). 

Kerja sama yang diteken hari ini, ujar Jokowi, juga bertujuan mendorong pelaku UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki desain, dan merapikan manajemennya. Jika tujuan itu tercapai, maka UMKM bisa lebih 'bankable' untuk mengakses permodalan. 

Namun presiden menggaris bawahi bahwa kerja sama ini tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja. Baik pengusaha besar dan pelaku UMKM, ujar Jokowi, harus sama-sama untung. 

Presiden Jokowi pun berpesan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) agar kemitraan pengusaha besar dan UMKM ini dilakukan secara menerus. Bertahap, ujar Jokowi, nilai kontraknya bisa dinaikkan. Dengan begitu, diharapkan efek positif yang dirasakan pelaku UMKM bisa signifikan. 

"Kedua, saya juga mengharap agar UMKM kita mau terus belajar. Tadi sudah saya sampaikan, terus meningkatkan kualitas produsk, terus memperbaiki manajemen, terus memperbarui desain produk sesuai keinginan pasar. Kemasannya, semua diperbaiki," katanya. 

Kepada pengusaha besar, presiden juga berpesan agar perusahaan bisa meningkatkan sensitivitas dalam melihat lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Jokowi meminta perusahaan bisa membantu usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di sekitarnya sehingga hubungan saling menguntungkan terjalin. 

"Pemerintah akan terus berupaya membangun ekosistem yang kondusif, agar kolaboriasi usaha besar dengan UMKM ini menguntungkan kedua belah pihak dan kita harapkan terus berkembang," ujar presiden. 

Kepala BPKM Bahlil Lahadalia menambahkan, kemitraan antara pengusaha besar dan pelaku UMKM ini merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja. Pasal 90 beleid tersebut, ujar Bahlil, menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitas UMKM dan pengusaha skala besar demi memperbaiki rantai pasok. 

Bahlil juga meminta kepala daerah agar memastikan seluruh investor yang masuk memiliki komitmen untuk melibatkan UMKM. Hal ini, kata dia, merupakan ikhtiar pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

"Ini adalah langkah awal, Rp 1,5 T langkah awal. Jadi ke depan setiap bulan akan kami lakukan. Ini jujur ngeri-ngeri sedap dengan kebijakan ini karena kami akan melayani pengusahanya, namun pengusaha harus mengerti harus melibatkan anak daerah," katanya.