Menlu Jerman: Harus Ada Relaksasi Bagi yang Sudah Divaksin
Pendapat menlu Jerman bertentangan dengan anggota kabinet lainnya.
REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas berpendapat, orang-orang yang telah divaksin Covid-19 harus mendapat izin untuk pergi ke restoran dan bioskop lebih awal daripada yang lain. Pernyataan itu bertentangan dengan anggota kabinet lain yang sejauh ini menentang adanya relaksasi bagi mereka yang telah divaksin.
Maas mengatakan, negara telah secara besar-besaran membatasi hak-hak dasar masyarakat untuk menahan infeksi demi menghindari beban rumah sakit.
"Kalau yang boleh ke restoran dan bioskop hanya orang-orang yang sudah divaksin, mereka tak akan menulari satu sama lain," kata Maas kepada surat kabar Bild am Sonntag.
Yang jelas, menurut Maas, orang yang divaksin memiliki imunitas sehingga kalaupun jatuh sakit maka mereka tidak sampai membutuhkan ventilator. Dengan begitu, mereka yang sudah divaksin tidak mengambil hak orang lain yang butuh ventilator.
"Ini menghilangkan setidaknya satu alasan utama untuk tidak membatasi hak-hak mendasar warga," tuturnya.
Sekitar satu juta orang di Jerman telah disuntik vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer-BioNTech pada Jumat, menurut Institut Robert Koch untuk penyakit menular. Sekitar 83,2 juta orang tinggal di negara itu pada akhir tahun 2020, data dari kantor statistik menunjukkan.
Komentar Maas kontras dengan menteri Jerman lainnya, yang menentang hak-hak khusus tersebut. Mereka khawatir hal itu dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat pada saat tidak semua orang memiliki kesempatan untuk disuntik vaksin Covid-19.
Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer mengatakan bahwa memberi perlakuan berbeda antara orang yang divaksin dan yang tidak divaksin sama saja dengan mewajibkan vaksinasi. Ia menentang gagasan mewajibkan vaksinasi Covid-19.
Lebih lanjut, Seehofer menyebut bahwa pihak swata mungkin saja akan menerapkan kebijakan tersendiri soal orang yang telah divaksin. Pihaknya tak bisa berbuat banyak selain mengingatkan bahwa hal itu bisa membuat masyarakat terbelah.
Maas kemudian mengatakan, pemerintah juga membatasi hak orang yang mengelola restoran, bioskop, teater, dan museum.
"Mereka memiliki hak untuk membuka kembali bisnis mereka di beberapa titik, jika ada kemungkinan untuk melakukannya," katanya, seraya menambahkan bahwa jika hanya ada orang yang divaksin di tempat-tempat seperti itu, mereka tidak dapat lagi membahayakan satu sama lain.
Maas mengakui ini mungkin menyebabkan ketidaksetaraan untuk "masa transisi". Di lain sisi, dia mengatakan langkah seperti itu akan dibenarkan berdasarkan konstitusi, selama ada alasan yang obyektif dan tidak memengaruhi layanan publik dasar.
Jerman telah memperpanjang langkah-langkah penguncian hingga setidaknya akhir Januari. Kanselir Angela Merkel telah mengajukan pertemuan dengan para pemimpin regional hingga Selasa untuk membahas pembatasan yang lebih ketat.