Polri Amankan 184 Satwa Dilindungi dari Penangkaran Liar

Penangkaran burung ini sudah berjalan dua tahun, tanpa dilengkapi dokumen resmi. 

Antara/Septianda Perdana
Petugas Bea dan Cukai berdiri di samping burung Kakak Tua Jambul Kuning yang menjadi barang bukti penyelundupan satwa dilindungi. (Ilustrasi)
Rep: Ali Mansur Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bareskrim Polri mengungkap perkara dugaan tindak pidana dengan menyimpan, memiliki, memelihara dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Polisi mengamankan ratusan burung dilindungi tanpa memiliki surat ijin diamankan dari kandang penangkaran di Kampung Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis,(14/1). 

Menurut Kasubdit 1 Tipiter Kombes Pol Muh Zulkarnaen, modus operandi, inisial FJ selaku penangkar kedapatan memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut satwa liar yang dilindungi. "Berupa burung yang terdiri dari 8 jenis sejumlah 184 ekor tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah. Selanjutnya oleh FJ satwa tersebut dikembangbiakkan dan diduga diperniagakan," ujar Zulkarnaen dalam keterangannya, Kamis (14/1).

Dikatakan Zulkarnaen, Penyidik Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri bersama-sama dengan Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat, Tim dari Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hayati Ditjen KSDAE dan Balai Besar KSDA Provinsi Jawa Barat. Penangkaran burung ini sudah berjalan dua tahun, tanpa dilengkapi dokumen resmi. 

 

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman hukumannya lima tahun," ungkapnya.

Sementara Kepala Balai Besar BKSDA Jawa Barat, Rd. Rifki M Sirodjan mengatakan, barang bukti, 53 ekor Kakatua Maluku/Merah (Cacatua Moluccensis), 22 ekor Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Sulphurea), 12 ekor Kakatua Putih, 4 ekor Kakatua Tanimbar, 38 ekor Kakatua Koki, 47 ekor Nuri Bayan, 5 ekor Kasturi Kepala Hitam, 3 ekor Gelatik Jawa.

 

"Selanjutnya identifikasi Satwa, evakuasi dan penitipan barang bukti ke Lembaga Konservasi, pemeriksaan ahli dari Balai Besar KSDA Provinsi Jawa Barat, pemeriksaan ahli dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan RI, koordinasi dengan jaksa penuntut umum Kejagung RI," ucapnya. 

 
Berita Terpopuler