Ralat Pernyataan Ribka, PDIP: Vaksin Penting untuk Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, program vaksinasi dibutuhkan rakyat dalam memerangi Covid-19. Pernyataan Hasto berusaha meralat ucapan politisi PDIP Ribka Ciptaning yang menolak divaksin.

"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai," kata Hasto dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Rabu (13/1).

Hasto mengingatkan pemerintah bahwa pemberian vaksin berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Hasto juga memantau munculnya pro kontra terkait vaksinasi merupakan hal yang mesti disikapi dengan edukasi masif.

"Maka, sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi," ujar Hasto.

Hasto menyebut adanya urgensi penjelasan secara komprehensif tentang vaksin.

"PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," ucap Hasto.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX sekaligus politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tyas mengeklaim menjadi penolak pertama vaksin Covid-19. Padahal, Presiden Joko Widodo yang satu partai dengan Ribka menerima suntikan vaksin Sinovac pada Rabu (13/1).

Ribka menyatakan, pemberian vaksin pada seseorang tak bisa dipaksakan. Menurutnya, hal itu bisa saja melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jangan main-main, saya yang pertama bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa ya pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu, makanya saya tanya (vaksin) ini yang katanya mau digratiskan?" kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX DPR pada Selasa (12/1). 

Ribka menjelaskan, sikap penolakannya muncul setelah mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia memantau, sebagian vaksin yang pernah diterima Indonesia justru memperburuk keadaan. 

"Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus antikaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ungkap Ribka.

BACA JUGA: Bisakah Kita Mengubah Takdir? Ini Penjelasan Gamblang Ustadz Abdul Somad