Pfizer Ajukan Syarat Ini ke RI Jika Terjadi Kesalahan Vaksin
Sampai saat ini klausa syarat tersebut masih dikomunikasikan dengan pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Umum PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengungkapkan bahwa sampai saat ini vaksin Pfizer masih dalam proses finalisasi. Ia mengatakan pihak Pfizer menginginkan adanya persetujuan antara Pfizer global dengan pemerintah Indonesia.
"Ada beberapa klausa yang mereka minta diberikan semacam kebebasan atau dilepaskan klaim tuntutan hukum kalau seandainya ada masalah pada saat diberikan program vaksinasi," kata Honesti dalam rapat kerja dengan Komisi IX, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
Menanggapi itu, Honesti mengatakan sampai saat ini klausa tersebut masih dikomunikasikan dengan pemerintah. "Kita masih kita diskusikan sehingga kita tidak dapat cek kosong saja, bagaimana klausal ini kita negosiasikan dengan Pfizer BioNTech," ujarnya.
Sebelumnya pemerintah menegaskan terus berupaya memenuhi kebutuhan dosis vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi pembelian vaksin sebanyak 50 juta dosis dari Pfizer.
"Kita sedang melakukan finalisasi dengan Pfizer untuk melengkapi kontrak yang pasti 329 juta dosis," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
Angka kontrak pasti sebanyak 329 juta dosis tersebut merupakan total dari hasil kerja sama dari sejumlah produsen vaksin yang sudah diteken sebelumnya seperti Sinovac sebanyak 125.504.000 juta dosis, Pfizer sebanyak 50 juta dosis, Astra Zeneca sebanyak 50 juta dosis, dan Novavax sebanyak 50 juta dosis.
Selain itu ada juga dari Covax/Gavi sebanyak 54 juta dosis vaksin. Sehingga total dosis vaksin yang sudah kontrak pasti sebesar 329.504.000 dosis vaksin.