8 Aplikasi Pembayaran Daring China Resmi Dilarang di AS

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump pada Selasa (5/1) menandatangani perintah eksekutif yang melarang transaksi dengan delapan aplikasi pembayaran digital China, termasuk Alipay dari Ant Group, kata seorang pejabat senior administrasi. Perintah eksekutif ini meningkatkan ketegangan dengan Beijing sebelum Presiden terpilih Joe Biden dilantik pada bulan ini.

Perintah tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters, menugaskan Kementerian Perdagangan dengan menentukan transaksi mana yang akan dilarang berdasarkan arahan. Perintah eksekutif ini juga menargetkan QQ Wallet Tencent Holdings Ltd dan platform pembayaran online WeChat.

Langkah itu bertujuan untuk membatasi ancaman terhadap orang Amerika Serikat yang ditimbulkan oleh aplikasi China, yang memiliki basis pengguna besar dan akses ke data sensitif, kata pejabat itu.

Perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Gedung Putih dinamai "Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay, dan WPS Office". Seorang pejabat AS mencatat perintah itu memberi kewenangan kepada Kementerian Perdagangan selama 45 hari untuk bertindak. Tetapi Kementerian Perdagangan berencana untuk bertindak sebelum 20 Januari ketika Trump meninggalkan Gedung Putih.

Setiap transaksi yang dilarang oleh Pemerintah Trump kemungkinan akan menghadapi tantangan pengadilan seperti yang dilakukan Kementerian Perdagangan ketika perintah yang melarang transaksi dengan WeChat dan TikTok ditolak oleh hakim federal.

Pejabat lain mengatakan perintah tersebut mencerminkan tindakan Trump sebelumnya terhadap aplikasi milik China, WeChat dan TikTok yang berusaha memblokir beberapa transaksi yang telah diblokir oleh pengadilan AS.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia mendukung "komitmen Trump untuk melindungi privasi dan keamanan orang Amerika Serikat dari ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis China.