Siapa Calon Kapolri?, Legislator: Ada Jago Reserse Ada Humas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengajuan nama calon Kapolri untuk mengantikan Jenderal Idham Azis. Ia menilai semua kandidat punya peluang yang sama untuk menjadi Kapolri baru.

Menurutnya, ada beberapa sosok perwira tinggi (pati) senior yang diisukan menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. "Ada yang jago di bidang reserse, di bidang humas, dan ada juga yang lama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," ujarnya Selasa (6/1).

Politikus Partai Gerindra itu menilai semua kandidat tersebut masih memiliki peluang yang sama besar karena punya prestasi baik dan nyaris tidak memiliki masalah signifikan.

Habiburokhman melanjutkan, Komisi III DPR kemungkinan akan melaksanakan rapat internal pada tanggal 13 Januari membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. "Masa Sidang III Tahun Sidang 2020—2021 dimulai 12 Januari. Komisi III DPR baru melaksanakan rapat internal pada tanggal 13 Januari untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan," kata jelasnya.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 11 Ayat (1) disebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Pada Ayat (2) disebutkan usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR RI disertai dengan alasannya. Selain itu, dalam Pasal 38 Ayat 1 (b) disebutkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempertimbangkan sejumlah nama calon kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Idham Aziz yang akan memasuki masa pensiun.  "Ya pasti sudah, karena kan berkaitan dengan waktu," kata Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (4/1).

Moeldoko mengatakan, pergantian Kapolri merupakan sesuatu yang rutin dan akan dilakukan sesuai prosedur yang ada. Menurutnya, nama calon Kapolri baru nantinya pun tinggal menunggu waktu saja.

"Siapanya pasti sudah ada," ucapnya.

Sayangnya, Moeldoko enggan menyebut nama-nama yang masuk dalam pertimbangan Presiden. Namun yang pasti Presiden telah mengantongi sejumlah nama.

"Ini kan mekanismenya jelas, ada usulan, berikutnya DPR akan memproses ada di sana, proses pemilihannya, berikutnya nanti keputusannya seperti apa, saya pikir sampai di situ saja, nanti nama belakangan, gampang," katanya.