AS Bantu Akhiri Perselisihan Qatar dan Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Terobosan telah dicapai dalam mengakhiri perselisihan tiga tahun antara Qatar dan Arab Saudi serta tiga negara Arab lainnya. Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner ditugaskan untuk menangani perselisihan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pejabat pemerintahan Trump menyatakan, kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri keretakan itu akan ditandatangani di Arab Saudi pada Selasa (5/1). Perkembangan tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian kesepakatan Timur Tengah yang dicari Washington yang bertujuan membangun front persatuan melawan Iran.

Menteri Luar Negeri Kuwait Ahmad Nasser al-Sabah menyatakan, sebagai bagian dari kesepakatan, Arab Saudi akan membuka kembali wilayah udara dan perbatasan darat dan lautnya ke Qatar mulai Senin (4/1). Kantor berita Saudi, SPA, mengutip penguasa de facto Arab Saudi Putra Mahkota Muhammad bin Salman mengatakan, pertemuan tahunan para pemimpin Teluk akan menyatukan jajaran Teluk dalam menghadapi tantangan yang dihadapi kawasan itu.

Penguasa Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, akan hadir dalam pertemuan KTT Teluk Arab di Arab Saudi pada Selasa. Pejabat AS itu mengatakan, putra mahkota Saudi dan emir Qatar akan menandatangani kesepakatan itu pada momen tersebut.

Kushner, utusan Timur Tengah Avi Berkowitz dan Brian Hook yang juga penasihat khusus Departemen Luar Negeri terbang ke kota al-Ula di Arab Saudi untuk menghadiri upacara tersebut.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir telah memberlakukan embargo diplomatik, perdagangan, dan perjalanan di Qatar sejak pertengahan 2017 dengan tuduhan mendukung terorisme. Qatar membantahnya dan mengatakan embargo itu bertujuan untuk merusak kedaulatannya.

Sementara Arab Saudi mengungkapkan bermaksud untuk mencabut blokade, tiga negara lainnya tidak segera melakukannya. Namun, pejabat pemerintahan AS berharap, ketiga negara akan bergabung dalam mencabut blokade.

Berdasarkan perjanjian yang muncul, Qatar akan menangguhkan tuntutan hukum terkait blokade tersebut. "Ini hanya terobosan besar. Blokade akan dicabut. Ini akan memungkinkan perjalanan antarnegara serta barang. Ini akan mengarah pada lebih banyak stabilitas di kawasan," kata pejabat AS itu.

Semua negara yang terlibat dalam kesepakatan itu adalah sekutu AS. Qatar menjadi tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan itu, Bahrain adalah rumah bagi Armada Kelima Angkatan Laut AS dan Arab Saudi serta UEA menampung pasukan AS.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin, mereka menyambut baik langkah Arab Saudi dan menyebutnya sebagai langkah penting untuk menyelesaikan perselisihan.

“Harapan kami adalah bahwa perselisihan ini mencapai resolusi yang komprehensif dan bertahan lama berdasarkan rasa saling menghormati kedaulatan negara dan sanksi lain terhadap rakyat Qatar dicabut secepat mungkin,” katanya menambahkan bahwa Turki mendukung semua upaya untuk membawa stabilitas di kawasan Teluk.