Mengapa Jokowi Tunjuk BGS yang Bankir Jadi Menkes?

Yang perlu dipahami masyarakat terkait Menteri Kesehatan adalah tugas pokoknya

Antara/BPMI Setpres/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) saat upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
Rep: Teguh Firmansyah Red: Elba Damhuri

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Kesehatan Masyarakat Prof Hasbullah Thabrany menyambut baik penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Ia memberi masukan penting terkait layanan kesehatan masyarakat.

"Terkait Menkes baru, saya sambut baik. Mudah-mudahan, ada perubahan besar," kata Prof Hasbullah melalui sambungan telepon dengan Antara di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa yang perlu dipahami masyarakat terkait jabatan Menteri Kesehatan adalah  tugas pokoknya, yaitu membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan yang berpihak kepada rakyat.

"Mengawal manajemen atau administrasi. Jadi, memang tidak perlu dokter. Kalau soal suntik menyuntik itu memang urusan dokter. Nah, menteri enggak nyuntik. Menteri itu membuat kebijakan, mengelola sebuah program, manajemen yang bagus dan penting," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, jabatan menteri kesehatan tidak harus selalu berasal dari kalangan dokter. Penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai menkes baru, kata dia, menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo mungkin melihat ada masalah manajemen yang mungkin membutuhkan pembenahan dengan segera.

 

"Jadi pantas, kalau masalahnya manajemen, ya mesti dikirim orang yang mengerti manajemen. Kalau masalahnya penyakit, perlu disuntik, karena memang perlu orang yang punya kompetensi nyuntik. Jadi enggak apa-apa, silakan," kata Prof Hasbullah lebih lanjut.

Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa Menkes baru perlu memahami bahwa layanan kesehatan itu bukan komoditas barang biasa. Oleh karena itu, dalam hal manajemen di Kemenkes ke depan harus ada diskresi khusus tentang itu.

"Bahwa health care itu bukan komoditas barang biasa. Jadi kalau Pak Budi biasa di BUMN, biasa bisnis, ada hal-hal yang tidak cocok untuk dibisniskan atau dilepas ke mekanisme pasar," kata Prof Hasbullah kepada Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Angkat wakil menteri

Untuk itu, ia menilai tepat BGS untuk mengangkat wakil menteri dari orang-orang yang memahami konteks, termasuk terkait konteks layanan kesehatan. 

 

 

"Mungkin nanti ada wakil menterinya yang dokter, yang bisa menangani hal-

hal teknis kedokteran. Saya kira itu harapan saya," kata pakar kesehatan masyarakat tersebut.

Catatan lain dari Prof Hasbullah untuk menkes baru adalah bahwa ke depan, ia juga mengharapkan ada keterbukaan dan orientasi yang lebih baik lagi menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Perbaikan kualitas kesehatan dan peningkatan belanja kesehatan, karena Indonesia sampai saat ini merupakan negara di kelas ekonomi menengah dengan belanja kesehatan yang paling rendah. Mudah-mudahan mantan bankir sekaligus mantan pengusaha ini bisa melihat realita tersebut dan lebih berani melakukan perubahan," demikian Prof Hasbullah Thabrany menyampaikan harapannya.

 
Berita Terpopuler