Simpati Luar Negeri Soal Papua Merdeka Harus Dibenahi
Simpat kepada Papau Merdeka Harus Dibenahi
EPA-EFE/MAST IRHAM
Aktivis Papua Merdeka memegang plakat dalam aksi protes memperingati Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka di Jakarta, 01 Desember 2020. Puluhan aktivis menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah memberikan kebebasan bagi rakyat Papua.
Rep: zainur mahsir ramadhan/ Ali Mansur Red: Muhammad Subarkah
IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan, ada banyak peran dari pemerintah dan TNI Polri terkait kelompok separatis di Papua. Menurut dia, pembatas ruang kelompok tersebut sudah mulai harus dibenahi, utamanya simpati dari luar negeri.
‘’Pertama batasi ruang gerak OPM, karena mereka kan biarpun gak terlalu besar, klaim luar negerinya besar,’’ ujar dia kepada Republika, Rabu (2/12).
Dirinya tak menyangkal, hal itu memang membutuhkan berbagai peran aktif dari beberapa instansi, seperti TNI/Polri, BIN, dan Kemenlu. Utamanya, untuk membatasi ruang gerak di luar negeri, mengkampanyekan pembangunan di Papua, dan membangun diplomasi pertahanan.
‘’Dengan itu, saya rasa akan punya daya kejut yang lebih tinggi secara politik,’’ tambah dia.
Namun demikian, dirinya menekankan jika upaya dari Kemenlu dirasa masih tidak kentara. Hal itu, kata dia, juga menjadi masalah, sehingga Kemenlu dituntut berupaya lebih menyoal diplomasi dan pembangunan persepsi di dunia internasional.
‘’Problem persepsi buruk tentang Papua, ya karena Kemlunya ga bekerja secara efektif,’’ tambah dia.
Dia menilai, sejauh ini, isu luar negeri mengenai Papua hanya sebatas permasalahan TNI dan petugas keamanan. Padahal, tanggung jawab itu dinilainya keliru.
Bukan hanya itu, lanjutnya, beberapa tahapan tersebut juga harus dilakukan di berbagai lapisan. Di pemda dan pemerintah dalam negeri, kata dia, bisa memberikan akselerasi program. Selain dari langkah kedua dari TNI/Polri dan BIN untuk melakukan pengamanannya.
‘’Dan tahapan ketiga adalah upaya dari teman-teman luar negeri (diplomat) untuk membangun opini baik,’’ ungkap dia.
Sebelumnya, dikabarkan ada Pendeklarasian pembentukan pemerintah sementara Papua Barat oleh pentolan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda di London, Inggris.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menegaskan situasi di Tanah Papua cukup kondusif. Meski The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diprakarsai oleh Tokoh Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda telah mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Disebutnya deklarasi tersebut hanya sebuah propaganda.
“Itu propaganda. Karena sampai saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI. Dan hal ini sudah final, tidak ditawar-tawar lagi,” tegas Awi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/12).
Menurut Awi, propaganda tersebut sengaja dibuat untuk memprovokasi situasi di sana jadi kacau. Sebab, deklarasi dirasa tidak kuat dampaknya, mengingat Wenda diklaim masih berada di Inggris. Maka, ia mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat Papua agar tidak termakan provokasi Wenda karena Tanah Papua sampai sekarang dan hingga nanti akan tetap jadi bagian Indonesia.
“Di Papua, 1 Desember situasi pemerintahan (Indonesia) berjalan dengan lancar. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai hari ini di Papua situasi Kamtibmas aman kondusif,” terang Awi.
Sebelumnya, Benny Wenda mendeklarasikan Pemerintah Sementara West Papua. Pemerintah Sementara ini dikalim memiliki konstitusi, hukum, dan pemerintahan sendiri sekarang. Maka sepatutnya negara Indonesia angkat kaki. Ia pun mengklaim menjadi presiden sementara Republik Papua Barat.
“Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” ungkap Benny Wenda di laman resmi ULMWP.